REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Para pemilih di Swiss akan memberikan suaranya dalam referendum tentang usulan Undang-Undang terkait karbon dioksida. Nantinya undang-undang tersebut akan menaikkan biaya dan pajak bahan bakar yang menghasilkan gas rumah kaca.
Dilansir AP pada Ahad (13/6), proposal tersebut akan merevisi dan memperkuat undang-undang yang ada dan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida pada 2030. Hal ini adalah salah satu langkah yang dihadapi pemilih secara nasional dalam referendum terbaru dalam demokrasi Swiss.
Banyak orang di Swiss yang merasa perlu bertindak cepat terkait perubahan iklim yang terjadi. Pasalnya, negara ini menghadapi kenaikan suhu dua kali lebih cepat dari rata-rata global dan gas rumah kaca dipandang sebagai penyebab utama.
Jika disetujui dan diselesaikan di parlemen, pemerintah akan memberlakukan pajak baru untuk bahan bakar penghasil karbon dioksida dan gas alam serta tiket pesawat dan menaikkan biaya pada harga pompa bensin. Hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah hal seperti bus listrik, pembiayaan bagi perusahaan untuk berinovasi teknologi ramah iklim, sistem pemanas baru, dan bantuan untuk daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Namun, kritikus mengatakan tindakan itu tidak akan efektif karena jumlah emisi karbon dioksida Swiss hanya 0,1 persen dari penghitungan global. Jadi masalah perubahan iklim jauh lebih besar daripada yang dapat dilawan oleh negara itu.
Di samping itu, dampak dari tindakan tersebut akan memakan biaya terlalu banyak dan sangat membebani banyak orang. Termasuk keluarga berpenghasilan rendah dan menengah, pengemudi, pemilik rumah, dan penyewa.
Masalah lain ada pada surat suara nasional yang berisi referendum tentang undang-undang Covid-19. Dampaknya akan menghasilkan lonjakan pengeluaran negara yang menurut para kritikus terlalu mahal.
Jajak pendapat juga menunjukkan persaingan yang relatif ketat atas inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum di Swiss akan mempersulit petani untuk mendapatkan subsidi negara jika mereka menggunakan beberapa jenis pestisida dan antibiotik.
Para pemilih juga tampaknya akan memberi lampu hijau pada dorongan pemerintah untuk memberikan kekuatan pengawasan. Pengawasan ditingkatkan kepada polisi yang dapat mengambil tindakan pencegahan untuk membantu memerangi terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
