REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim disarankan untuk membagi tugasnya dengan wakil menteri untuk mengakselerasi pendidikan di Indonesia. Terlebih saat ini kementerian yang dibawahinya merupakan penggabungan dua kementerian.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberikan slot wakil menteri untuk Kementerian Pendidikdan dan Kebudayaan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemendikbud. Wakil menteri ditugaskan untuk membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I atau di lingkungan Kementerian.
“Tidak menutup kemungkinan jika memang diperlukan penambahan Wamen diperlukan agar kinerja dapat meningkat bukan sekadar power sharing,” kata Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam saat dihubungi, Sabtu (12/6).
Arif mengungkapkan, tugas Nadiem saat ini menjadi sangat berat, terutama setelah Kementerian Riset dan Teknologi digabung dengan Kemendikbud. Belum lagi pengawasan terhadap pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 yang akan diselenggarakan pada Juli 2021 mendatang.
Untuk itu, Nadiem disarankan didampingi seorang wakil menteri yang memahami dunia pendidikan. Harapannya ini dapat menutupi kekurangan Nadiem memimpin Mendikbudristek.
“Pertama, yang paham dan berpengalaman di bidang tersebut sehingga bisa langsung bekerja ketika diangkat Wamen. Kedua, yang menambal kekurangan menteri Nadiem sehingga kekurangan dari Nadiem bisa tercover oleh Wamen,” tutupnya.
Sebelumnya, pengamat pendidikan dari Platform Indonesia untuk Jaringan Guru (Pijar Guru), Doni Koesoema menyebut tugas Nadiem bertambah setelah masuknya bidang riset dan teknologi ke kementeriannya
"Menurut saya Nadiem butuh wakil menteri karena tugasnya terlalu banyak dan luas," kata Doni.
Menurutnya, wakil menteri bisa jadi penyeimbang kekuasaan yang saat ini sepenuhnya di tangan Nadiem. Khususnya, dalam memimpin Kemendikbudristek. Wakil menteri bisa jadi mitra sekaligus pengawas Nadiem dalam mengambil kebijakan pendidikan.
"Karena kalau tidak ada partner yang memiliki fungsi kritis bisa merugikan pendidikan di masa depan bila ada kesalahan mengambil keputusan," ungkapnya.
Suara serupa pernah diutarakan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho, sebelum Nadiem dilantik sebagai Mendikbudristek. Jamal menilai dengan adanya Wamen, pekerjaan Nadiem akan lebih ringan. Nadiem juga dapat berbagi fokus ketika mengambil satu kebijakan.
"Bisa sharing pengalaman, sharing autokritik, sharing kritik, saling diskusi, hasil diskusi diambil lalu dikeluarkan sebagai kebijakan akan lebih bagus," ujar Jamal, yang juga rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), beberapa waktu lalu.
Nadiem dipercaya memimpin Kemendikbudristek. Kementerian ini terbentuk setelah Presiden Joko Widodo memutuskan melebur Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Sementara, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya melekat dengan Kemenristek, resmi menjadi badan otonom.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
