REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan kritik terhadap rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan. Dia mengingatkan, saat ini beban pendidikan Indonesia sangat tinggi dan berat. Terlebih, pada era pandemi Covid-19.
"Lantas mau dibawa ke mana pendidikan nasional yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (11/6).
Haedar mengatakan, di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan. Di daerah tersebut, belum ada pemerataan pendidikan oleh pemerintah. Pendidikan Indonesia juga semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain.
"Di tingkat ASEAN saja masih kalah dan berada di bawah, kini mau ditambah beban dengan PPN yang sangat berat. Di mana letak moral pertanggungajawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?" ujarnya.
Menurut Haedar, konsep pajak progresif, apalagi dalam bidang pendidikan, secara ideologis menganut paham liberalisme absolut. Dengan begitu, hal itu perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong royong dan kebersamaan.
"Apakah Indonesia akan semakin dibawa pada liberalisme ekonomi yang mencerabut Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang hidup di Indonesia? Masalah ini agar direnungkan secara mendalam oleh para elite di pemerintahan," tuturnya.
Haedar juga mengungkapkan, para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan di Republik ini semestinya menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia. Dia meminta agar tidak membuat Indonesia semakin menganut liberalisme dan kapitalisme.
"Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
