REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Perwakilan DPRD Kabupaten Malang telah menerima kedatangan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan di Gedung DPRD Kabupaten Malang. Audiensi ini membahas penolakan aliansi terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Malang Selatan.
Anggota DPRD Kabupaten Malang Unggul Nugroho mengatakan, lembaganya belum bisa memberikan pernyataan terkait penolakan atau penerimaan rencana budidaya kelapa sawit. Sebab, audiensi ini pada dasarnya untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan aliansi. "Untuk kemudian nanti dibahas pimpinan atau disampaikan kepada komisi yang bersangkutan," kata Unggul saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (10/6).
Di samping itu, Unggul menegaskan, dia bukan termasuk anggota komisi yang membidangi budidaya tanaman kelapa sawit. Dia hanya mencoba mewakili lembaganya dalam kegiatan audiensi bersama Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan. Pasalnya, saat itu belum ada anggota legislatif yang hadir di gedung DPRD Kabupaten Malang.
Ada pun mengenai sikap DPRD, Unggul mengaku, belum pernah ada rapat resmi membahas kelapa sawit. "Setahu saya, isu perkebunan sawit baru sebatas berita di media. Kalau resmi di DPRD belum ada. Setahu saya begitu," jelasnya.
Menurut Unggul, pesan yang disampaikan Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan memang harus segera diteruskan. Hal ini terutama terkait data kajian mengenai dampak kelapa sawit, baik di lingkungan, ekonomi, sosial dan sebagainya. "Harus dikaji. Semua harus dikaji, jangan dampak ekonomi saja. Kita dapat uang banyak tapi lingkungan rusak, ya buat apa?" jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan menyatakan sikap atas rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Para aktivis menilai budidaya tersebut akan memberikan dampak di berbagai aspek.
Juru Bicara (Jubir) Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan, Atha Nursasi menyatakan, budidaya kelapa sawit sebenarnya tidak memberikan untung besar untuk petani. Mereka hanya mendapatkan Rp 700 sampai 800 per kilo di setiap masa panen."Maka yang didapatkan adalah kerugian, karena tidak setara dengan biaya perawatan yang tinggi, serta di bawah tegakkan sawit tidak bisa ditanami tanaman apapun," kata Atha saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (10/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
