REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejumlah hal menjadi kendala dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hal tersebut akan segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan digelar dalam waktu dekat.
"Kami kemungkinan besar dalam Bamus terdekat kita akan minta Komisi I untuk segera menyelesaikan pembahasan (RUU) PDP," ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/6).
Dalam rapat Bamus nanti, pimpinan DPR kemungkinan memberikan waktu lagi bagi Komisi I untuk kembali membahas RUU PDP. Pasalnya, regulasi tersebut dinilai penting di tengah isu kebocoran data yang terjadi di Indonesia.
"Kami akan minta untuk segera diselesaikan secepat mungkin, bila perlu mereka waktu reses akan tetap kami minta untuk mengerjakan pembahasan," ujar Dasco.
Ia mengatakan, sebenarnya tidak banyak lagi yang akan dibahas selanjutnya dalam RUU PDP. Namun karena adanya sejumlah kendala, regulasi tersebut urung diselesaikan oleh Komisi I.
"Apa yang sudah dikerjakan oleh Komisi I memang sudah mencapai target sebenarnya, tapi kemarin itu banyak libur, terkendala, sehingga pembahasannya menjadi terhambat," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengajak DPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Johnny mengatakan, saat ini kebutuhan perlindungan data pribadi telah mendesak baik untuk rakyat secara pribadi maupun dalam konteks arus data lintas negara (cross border data flow) untuk menjaga data dan nilai nilai ekonomi Indonesia.
"RUU ini nggak hanya akan beri kejelasan atas kepastian perlindungan data pribadi, tapi juga rujukan utama dalam penyelengaraan pertukaran data pribadi secara khusus lintas batas negara, kami mohon dukungan Komisi I agar kita bersmaa sama dapat menjawab kebutuhan RUU PDP melalui pengesahan RUU itu secepatnya," kata Johnny saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (1/2).
Johnny mengatakan, arus data dengan kepercayaan (data free flow with trust) dan arus data lintas negara (cross border data flow) saat ini menjadi isu besar dunia. Dalam proses pertukaran data tersebut, harus menaati prinsip keabsahan, keadilan dan keterbukaan.
Selain itu, di saat bersamaan, pemimpin negara-negara sahabat menanti Indonesia memiliki payung hukum lebih kuat dalam pertukaran data. "Dunia internasional menunggu dan memperhatikan perkembangan pembahasan RUU PDP kita dan rakyat pun menanti agar perlindungan hak hak privat mereka dapat kita bersama kita lakukan dengan UU dimaksud," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
