REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB mendukung Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk masa jabatan kedua, Selasa (8/6) waktu setempat. Dewan Keamanan PBB merekomendasikan agar Majelis Umum beranggotakan 193 negara mengangkat Guterres untuk lima tahun lagi mulai 1 Januari 2022.
Duta Besar Estonia untuk PBB Sven Jurgenson, presiden dewan untuk bulan Juni, mengatakan, Majelis Umum akan bertemu untuk membuat penunjukan pada 18 Juni. "Saya sangat berterima kasih kepada anggota dewan atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya," kata Guterres dalam sebuah pernyataan. "Saya akan sangat rendah hati jika Majelis Umum mempercayakan saya dengan tanggung jawab mandat kedua," ujarnya menambahkan.
Guterres menggantikan Ban Ki-moon pada Januari 2017, hanya beberapa minggu sebelum Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS). Sebagian besar masa jabatan pertama Guterres difokuskan untuk menenangkan Trump, yang mempertanyakan nilai PBB dan multilateralisme.
AS adalah penyumbang keuangan terbesar PBB, dan bertanggung jawab atas 22 persen dari anggaran reguler dan sekitar seperempat dari anggaran pemeliharaan perdamaian. Presiden AS Joe Biden, yang mulai menjabat pada Januari mulai memulihkan pemotongan dana yang dilakukan oleh Trump ke beberapa badan PBB dan terlibat kembali dengan badan dunia itu.
Beberapa orang berusaha menantang Guterres, meski dia secara resmi tidak dilawan. Seseorang hanya dianggap sebagai kandidat setelah dicalonkan oleh negara anggota. Portugal mengajukan Guterres untuk masa jabatan kedua, tetapi tidak ada orang lain yang mendapat dukungan dari negara anggota.
Guterres (72 tahun) adalah perdana menteri Portugal dari 1995 hingga 2002 dan kepala badan pengungsi PBB dari 2005 hingga 2015. Sebagai sekretaris jenderal, ia telah menjadi pemimpin untuk aksi iklim, vaksin Covid-19 untuk semua, dan kerja sama digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
