Para orang terkaya di Amerika hanya membayar sedikit pajak dari peningkatan kekayaannya. Beberapa di antaranya Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Carl Icahn, Michael Bloomberg, dan George Soros.

Dilansir dari CNBC International di Jakarta, Rabu (9/6) berdasarkan laporan ProPublica, sebanyak 25 orang terkaya di AS hanya membayar 3,4 persen dari kenaikan pendapatannya. Ini berdasarkan laporan rahasia Internal Revenue Service (IRS), lembaga resmi pemungut pajak di AS.

Berdasarkan data itu, kumpulan peningkatan kekayaan 25 orang terkaya di AS mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.694 triliun sejak 2014 hingga 2018. Namun, pajak yang mereka keluarkan terlampau kecil, hanya 13,6 miliar dolar AS atau Rp 193 triliun. Pembayaran tersebut dilakukan untuk pajak pendapatan federal selama lima tahun.

Baca Juga: Persaingan Luar Angkasa Makin Sengit, Jeff Bezos 'Kah Pemenangnya? Oh, Tentu Tidak

ProPublica melihat, miliarder-miliarder ini tak seperti kebanyakan orang lain yang penghasilannya berasal dari pendapatan upah konvensional. Para miliarder tersebut, justru sering mendapatkan manfaat dari penghindaran pajak, seperti saham dan real estate yang tidak dianggap kena pajak kecuali saat aset tersebut dijual

Untuk diketahui, masyarakat biasa di AS yang rata-rata memperoleh 70 ribu dolar AS atau Rp 994 juta per tahun, harus membayar 14 persen pajak federal atau 9.800 dolar AS alias Rp 139 juta.

ProPublica mengatakan, Jeff Bezos, sebagai orang terkaya di dunia membayar pajak tidak lebih dari satu persen dalam tarif pajak yang sebenarnya. Jumlahnya yakni sekitar 973 juta dolar AS (Rp 13,8 triliun) atas pertumbuhan kekayaan sebesar 99 miliar dolar AS (Rp 1.412 triliun) selama periode lima tahun.

Bahkan, pada tahun 2007, Bezos tidak membayar sepeser pun pajak pendapatan federal. Dia juga menghindari kewajiban pajak pendapatan federal pada tahun 2011.

Elon Musk juga hanya membayar 3,72% pajaknya yakni USD455 juta atas pertumbuhan kekayaan USD13,9 miliar. Musk juga disebutkan mangkir dari pembayaran pajak penghasilan federal pada tahun 2018, menurut ProPublica.

Ikuti Whatsapp Channel Republika