REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat bisa mengawasi dan memberikan masukan yang baik kepada pemerintah pusat. Hal ini menyusul sosialisasi pemahaman transfer keuangan dan dana desa (TKDD) kepada masyarakat.
"Belanja TKDD yang mendekati Rp 800 triliun itu rakyat mestinya memahami bisa kemudian ikut mengawasi gitu ya dan juga ikut memberikan masukan bagi pemerintah daerah," ujarnya saat diskusi acara Final Lomba Bedah Data APBD, secara virtual, Selasa (8/6).
Sri Mulyani mengakui, tidak mudah untuk mengajak masyarakat memahami salah satu segmen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni TKDD. Hal ini mengingat TKDD menghabiskan sepertiga dari APBN.
"Ini tidak gampang agar benar-benar mengajak seluruh masyarakat untuk mengetahui dan TKDD sebenarnya penting banget," ucapnya.
Seperti diketahui, TKDD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 795 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
Dikutip dari buku APBN kita edisi Mei 2021, realisasi penyaluran TKD per 30 April 2021 sebesar Rp 233,21 triliun atau 29,32 persen dari pagu. Adapun realisasi tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 3,37 persen secara year on year yang dipengaruhi oleh kendala yang masih dialami beberapa daerah dalam pemenuhan syarat pelaporan untuk penyaluran dana alokasi umum (DAU).
Di samping itu, Sri Mulyani berkesempatan berdialog dengan para finalis lomba bedah data APBD yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), salah satunya dari Agung GASPOL, finalis yang beranggotakan tiga orang ini berasal dari lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJP Kementerian Keuangan. Ketiganya memberikan pemaparan mengenai 'Alona' atau Alokasi, Outcome dan Anomali.
Kepada Sri Mulyani, Agung meminta agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga lain memperbanyak diklat pelatihan IT, utamanya dalam mempelajari data analitik, sehingga dari yang dasarnya bukan IT, bisa ikut belajar data analitik.
"Usulan juga nanti Kemenkeu atau KL lain agar diklat-diklat diperbanyak yang mungkin biasanya tidak dari IT tapi bisa," pinta Agung kepada Sri Mulyani.
Mendengar permintaan tersebut, bendahara negara itu langsung mengabulkan. Sri Mulyani langsung meminta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan direksi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menambah kurikulum terkait dengan data analitik.
Bahkan rencana penambahan kurikulum STAN ini juga akan diawasi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Namun, Sri Mulyani tak menyebut kapan pastinya data analitik akan ditambahkan dalam kurikulum STAN.
"Permintaan kamu akan saya kabulkan langsung hari ini. Saya akan minta Pak Andin dan Direktur STAN agar kamu diminta mikirin bagaimana kita tambah data analitik STAN, sudah kamu bertanggung jawab saja bagi generasi yang akan datang," ucapnya.
Adapun tugas baru yang diberikan oleh Agung menjadi pekerjaan tambahan baru. Atas dasar itu, Sri Mulyani berkelakar kepada Agung agar tidak meminta tunjangan kinerja tambahan atas tugas baru tersebut.
"Jadi kamu tambah kerjaan jangan minta tukin lagi ya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
