REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI - Pemerintah Libya resmi menandatangani Kesepakatan Iklim Paris pada Minggu.
"Libya adalah salah satu dari sedikit negara yang belum menandatangani Kesepakatan Paris. Pemerintah Persatuan Nasional hari ini memutuskan untuk menandatanganinya dengan rasa bangga dan penuh tanggung jawab," kata Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibehs selama acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
"Kesepakatan itu akan dikirim ke parlemen untuk disetujui," kata dia lagi.
Menurut Dbeibehs, negaranya adalah salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim karena keadaan iklim dan letak geografisnya.
Sebanyak 195 negara peserta Konferensi Perubahan Iklim, atau Conference of Parties (COP) 21 menyetujui Kesepakatan Paris (Paris Agreement), yaitu kesepakatan internasional berbasis hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pasca 2020.
Poin utama kesepakatan adalah menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.5 derajat Celcius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
