Senin 07 Jun 2021 15:36 WIB

Kepala BNPB Ingin Benahi Manajemen Pelaksanaan PPKM Mikro

BNPB ingin menekan angka penambahan kasus Covid-19 dan mencegah penularan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, ingin melakukan perbaikan manajemen pelaksanaan PPKM mikro sehingga secara maksimal.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, ingin melakukan perbaikan manajemen pelaksanaan PPKM mikro sehingga secara maksimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, ingin melakukan perbaikan manajemen pelaksanaan PPKM mikro sehingga maksimal. Hal tersebut dilakukan agar dapat menekan angka penambahan kasus Covid-19 dan juga meningkatkan pencegahan penularan.

Menurutnya, pembenahan akan dilakukan terkait fungsi posko PPKM mikro dalam hal pencegahan, penindakan atau penanganan, pembinaan, dan juga dukungan.

Baca Juga

“Saya akan fokus pada pembenahan perbaikan manajemen di lapangan, yang dimaksud di sini adalah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Jadi kita akan benahi manajemen yang ada di PPKM mikro,” ujar Ganip saat konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (7/6).

Dari pengalaman penanganan lonjakan kasus di Kudus dan lima kabupaten sekitarnya, Ganip menyebut, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Karena itu, ia ingin fungsi posko PPKM mikro ini dapat berjalan optimal dalam melaksanakan tugasnya baik untuk memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah serta menyusun strategi penanganannya.

“Kemudian selalu diperhatikan tentang kasus aktif, tingkat kesembuhan, tingkat kematian, kemudian BOR, dan mobilitas penduduk, yang bisa benar-benar dimonitor dan dievaluasi,” kata Ganip.

Lebih lanjut, Ganip ingin meningkatkan jumlah pemeriksaan dan meningkatkan kedisiplinan prokes yang dilakukan masyarakat. Fokus penanganan dilakukan di daerah dengan angka bed occupancy ratio (BOR) yang meningkat. Sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi bekerja sama dengan kementerian terkait, TNI Polri, dan pemda.

“Kita selalu mengimbau pemerintah daerah untuk Satgas Covid-19 di daerah memastikan ketersediaan tempat tidur terkait antisipasi lonjakan ini dan jumlah sumber daya manusia rumah sakit, nakes, tempat isolasi mandiri. Ini terus menerus harus dievaluasi,” jelas dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement