REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, dana sebanyak Rp 5,34 triliun telah digelontorkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per 28 mei 2021 untuk kebutuhan peremajaan sawit. Diharapkan, peremajaan yang terus dilanjutkan mulai meningkatkan produktivitas minyak sawit.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementan, Dedi Junaedi, mengatakan, dana tersebut untuk kebutuhan peremajaan kebun seluas 234 ribu hektare. Peremajaan dilakukan untuk usia pohon kelapa sawit yang sudah lebih dari 25 tahun sehingga hasil produksi bisa maksimal kembali.
"Kinerja sawit harus dijaga dan ditingkatkan lagi daya saingnya," kata Dedi dalam webinar yang digelar Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Senin (7/6).
Ia menjelaskan, program peremajaan sawit ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
Sembari peremajaan sawit dilakukan, pemerintah meminta agar pelaku usaha perkebunan kelapa sawit maupun petani swadaya bisa melakukan standardisasi lewat sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
Ia mengungkapkan, hingga 31 Desember 2020 sebanyak 750 produsen sawit telah memiliki sertifikat ISPO. Di mana, sebanyak 735 produsen di antaranya merupakan perusahaan swasta dan BUMN Holding PT Perkebunan Nusantara.
Tata kelola ISPO juga sudah diperkuat seiring terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beleid itu melengkapi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
"Saat ini, sudah ada tujuh lembaga pelatihan ISPO dengan total auditor sebanyak 1.893 orang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
