REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan akan memotong pajak atas impor bahan mentah untuk memacu manufaktur dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menurut penasihat perdagangan Perdana Menteri Imran Khan, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (7/6).
Penasihat Perdagangan Khan, Abdul Razzak Dawood, mengatakan, bea masuk atas barang-barang input yang dibutuhkan oleh industri farmasi, kimia, teknik dan pengolahan makanan akan dikurangi sebesar 3 persen hingga 10 persen. Itu akan membantu menurunkan impor barang jadi, mendorong produksi lokal dan menempatkan negara pada posisi untuk meningkatkan ekspor.
“Pakistan memiliki tugas yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk menempatkan Pakistan setara dengan negara-negara lain dalam hal pajak perdagangan," kata Dawood.
Proposal tersebut akan disampaikan dalam anggaran tahunan pemerintah federal untuk tahun yang dimulai 1 Juli 2021, ketika pertumbuhan ditargetkan untuk mencapai 4,8 persen. Pakistan memperkirakan pertumbuhan menjadi 3,9 persen tahun ini setelah kontraksi langka tahun lalu. Anggaran baru dijadwalkan akan disampaikan di majelis rendah parlemen pada 11 Juni.
Pengurangan pajak impor akan menjadi perubahan kebijakan besar bagi Pakistan, mengingat lebih dari 40 persen dari total pendapatan pajaknya dihasilkan dari pungutan atas pengiriman masuk. Pemerintah Khan berusaha untuk mengakhiri ketergantungan negara dalam beberapa tahun terakhir pada pinjaman luar negeri dan dana talangan, dan sebaliknya meningkatkan produktivitas industri dan pangsa ekspor dalam perekonomian.
Untuk itu, Dawood mengatakan, pemerintah Pakistan akan memperluas pembiayaan konsesional jangka panjang untuk ekspor serta pembiayaan modal kerja untuk bisnis di tahun fiskal berikutnya. Ekspor negara tersebut belum tumbuh secara signifikan dalam dekade terakhir, rata-rata 23 miliar dolar AS per tahun. Untuk tahun anggaran berikutnya, pemerintah berharap akan lebih tinggi dari 25 miliar dolar AS.
Ekonomi Pakistan bertahan melalui pandemi global Covid-19 dengan dukungan pemberi pinjaman internasional dan keringanan pembayaran utang oleh negara-negara G-20.
Lambatnya liberalisasi tarif sejauh ini telah merugikan daya saing Pakistan, dibandingkan dengan negara-negara regional seperti Bangladesh, Malaysia dan Vietnam, yang total ekspornya terdiri dari 40% komponen impor, kata Manzoor Ahmad, mantan duta besar Pakistan untuk Organisasi Perdagangan Dunia.
“Kami menganggap impor sebagai kejahatan. Kesalahpahaman ini harus dihilangkan. Tanpa impor, tidak akan ada peningkatan ekspor," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
