REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Peta Islam bukan fenomena baru. Namun, dukungan pemerintah Austria membawa masalah baru.
Presiden Komunitas Agama Islam di Austria (IGGO) Umit Vural mencatat peta yang dapat diakses untuk menunjukkan semua Muslim berbahaya disiapkan hanya menggunakan data dari satu sisi. Sementara, permintaan koreksi informasi pada peta diabaikan oleh tim yang melakukan penelitian.
“Kami melihat umat Islam diperlakukan secara berbeda. Jika kami adalah agama yang diakui secara resmi di sini, kami menginginkan perlakuan yang sama dengan 15 komunitas agama lainnya. Kami tidak ingin perlakuan yang berbeda atau khusus,” ujar dia.
Serangan anti-Muslim meningkat setelah pemerintah Austria merilis peta Islam yang kontroversial dan menempatkan tanda-tanda peringatan pada bulan lalu. “Serangan terhadap Muslim meningkat setelah insiden ini. Tanda-tanda buruk ada di masjid-masjid kami,” kata Presiden Komunitas Agama Islam di Austria (IGGO) Umit Vural.
Tanda-tanda anti-Muslim di masjid-masjid dilaporkan, terutama masjid di Wina dalam dua hari terakhir. Tanda itu memberikan peringatan akan bahaya Islam politik, “Awas! Islam politik di dekatnya.”
Penekanan pada politik identitas
Aktivis Austria Martin Weinberger mengatakan Kanselir Sebastian Kurz memprioritaskan politik identitas dan mengabaikan beberapa elemen masyarakat. Dengan menggunakan istilah “Islam politik,” pemerintah berusaha menggambarkan Muslim sebagai tersangka.
“Peta Islam tidak didukung oleh Universitas Wina karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan," kata Weinberger.
Dia menambahkan larangan jilbab di sekolah dasar dan penempatan bendera Israel di gedung-gedung negara adalah manifestasi dari politik identitas. “Kamui perlu menyerukan suara kami sangat kuat untuk mencegah kebijakan yang membahayakan umat Islam dan memecah-belah negara ini,” tambah dia.
Namun, para pejabat Austria telah membela peta tersebut di tengah meningkatnya kritik di dalam komunitas Muslim. Menteri Urusan Luar Negeri dan Integrasi Susanne Raab mengatakan peta Islam bukan menjadi kecurigaan umum terhadap Islam. Ini tentang perjuangan bersama melawan Islam politik sebagai tempat ekstremisme.
Dilansir Daily Sabah, Senin (7/6), IGGO yang mewakili kepentingan sekitar 800 ribu Muslim memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis. Juru Bicara Media untuk Dewan Muslim Miqdaad Versi mengatakan dalam cicitannya Austria gagal dalam tugasnya memperlakukan Muslim secara adil.
“Peta Islam sudah keterlaluan dan tampaknya telah memfasilitasi demonisasi Muslim di bawah istilah Islam politik,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
