REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, investigasi dugaan bocornya data pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih dilakukan. BPJS Kesehatan melakukan investigasi ini bersama Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Digital forensik butuh waktu 6 bulan,” ujar Yuri saat dihubungi Republika, Ahad (6/6).
Meskipun penyelidikan dugaan kebocoran data masih belum selesai dilakukan, Yuri mengatakan layanan BPJS akan terus berjalan dan tak terpengaruh oleh masalah saat ini. Selain itu, Yuri memastikan upaya pengamanan data para peserta BPJS Kesehatan telah dilakukan.
Langkah penguatan sistem keamanan data pun akan terus berlangsung. "Untuk pengaman data sudah dan terus berlangsung," tambah dia.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan, hingga saat ini masih menyelidiki dugaan bocornya data pengguna BPJS Kesehatan yang terkuak Mei lalu.
Juru Bicara BSSN Anton Setiawan mengatakan, saat ini BSSN menunggu hasil penyelidikan dan verifikasi dari tim BPJS Kesehatan. Data 279 juta pengguna BPJS Kesehatan diduga bocor pada Mei lalu dan diperdagangkan di situs gelap RaidForums.
Peretas mengklaim 20 data tersebut memiliki foto. Peretas juga mengklaim mengantongi satu juta sampel data yang bisa diunduh secara gratis. Data yang diklaim peretas berisi nomor Kartu Tanda Penduduk, nomor telepon, alamat rumah, gaji, dan alamat email.
Setelah kejadian tersebut, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyelidiki dugaan data bocor ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
