REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN-- Seorang anggota terkemuka dari faksi parlemen dari partai pendukung Kristen Demokrat (CDU) Hans-Juergen Irmer mengatakan bahwa Jerman juga harus memiliki peta Islam politik. Hal ini diungkapkannya saat berbicara kepada surat kabar mingguan sayap kanan Junge Freiheit.
"Perang melawan Islam politik adalah tugas penting. Kartu seperti itu juga harus tersedia di Jerman,"katanya dilansir dari Daily Sabah, Kamis (3/6).
Irmer mengacu pada inisiatif kontroversial Menteri Integrasi Austria Susanne Raab, yang pekan lalu meluncurkan Peta Nasional Islam. Website tersebut menunjukkan nama dan lokasi lebih dari 620-an, asosiasi dan pejabat dan kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.
Banyak Muslim merasa distigmatisasi dan keamanan mereka terancam oleh publikasi alamat dan rincian lainnya saat Islamofobia tumbuh di Austria. Terutama setelah serangan mematikan di Wina November lalu.
Pemimpin partai CDU itu kembali menegaskan dukungannya terhadap tindakan anti-Muslim pemerintah Austria. "Austria menarik kesimpulan yang tepat. Adalah benar dan penting untuk "mendapatkan ilmu, misalnya siapa yang duduk di mana dan apa fungsinya. Kartu seperti itu akan melengkapi paket tindakan melawan "Islamisme politik" yang diputuskan beberapa minggu lalu oleh kelompok parlemen kami," katanya.
Dia juga menyebutkan bahwa pembiayaan masjid dari luar negeri harus dibuat lebih transparan. Selain itu, kerja sama negara dengan organisasi "Islam politik" harus diakhiri.
Pada hari Rabu, Ketua Dewan Pusat Muslim Jerman Aiman Mazyek mengecam pemerintah sayap kanan Austria karena meluncurkan "peta Islam," menyebutnya "tidak bertanggung jawab."
"Dengan teriakan perang seperti 'Islam Politik' dan tindakan semacam itu, rasis anti-Muslim dan ekstremis agama akan diperkuat pada saat yang sama, sementara jutaan Muslim dicurigai secara umum," kata Mazyek kepada surat kabar WAZ.
“Yang kalah dari tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu adalah demokrasi dan nilai-nilai masyarakat bebas kita di Eropa,” tambahnya.
Pemerintah Austria telah berusaha untuk mempertahankan "peta Islam" yang kontroversial. Meski telah dikutuk keras oleh komunitas Muslim negara itu dan juga menuai kritik internasional yang meningkat.
Sementara itu, harian Der Standard yang berbasis di Wina melaporkan pada hari sebelumnya bahwa "peta Islam" untuk sementara offline.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
