IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi meminta Badan Pelaksana Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) untuk lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi terkait pengelolaan dana haji.
Dengan tertundanya keberangkatan jamaah tahun ini, menurut dia, masyarakat semakin banyak yang resah terkait pengelolaan dana haji. Apalagi, kata dia, kerap ada pihak-pihak tertentu yang seringkali mempolitisasi isu dana haji tersebut.
"Sosialisasi ini harusnya lebih masif, sehingga tidak ada lagi simpang siur pertanyaan. Kasihan masyarakat yang merasa resah," ujar Dadi kepada Republika.co.id, Sabtu (5/6).
Dia menjelaskan, sebetulnya dana haji ini sudah dikelola pemerintah sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menginvestasikan dana-dana yang terkumpul dari uang pendaftaran jamaah haji ke berbagai bidang.
"Karena memang, kalau ditabungkan saja, uang dalam bentuk finansial seperti itu, itu akan tergerus karena perubahan kurs dan macam-macam, sehingga harus diinvestasikan," ucapnya.
Kemudian, di masa Presiden Jokowi ini BPKH diberikan wewenang untuk menginvestasikan dana haji tersebut. Keuntungan dari investasi tersebut lalu akan digunakan untuk mensubsidi kekukarangan biaya haji yang riil.
"Misalnya, pendaftaran sekarang Rp 35 juta. Padahal yang riil pendaftaran haji Rp 70 juta. Sehingga tidak mungkin pelunasan semuanya itu dengan menggunakan uang jamaah. Jamaah yang mengantre belasan tahun, kemudian disubsidi dari hasil investasi," katanya.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya sudah menjelaskan mekanisme pengelolaan dana haji tersebut. Namun, menurut dia, masih terjadi simpang siur di tengah-tengah masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari BPKH.
"Komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terhadap hal ini masih kurang. Kita minta mereka untuk semakin besar lagi komunikasinya ke publik terkait dana haji ini, karena ini memang harus transparan dan akuntabel pengelolaan dana haji ini," jelas Dadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
