REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap kerja sama antara Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat semakin diperluas cakupannya, hingga ke pesantren. Hal ini kata Ma'ruf, agar pengembangan ekonomi di pesantren bisa terlalu maksimal.

"Sebab, dari 28.914 pesantren setidaknya terdapat 12 ribu pesantren yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi," kata Wapres saat menghadiri Halal Bihalal pengurus pusat MES di Gedung The Tower, Jakarta, Jumat (4/6).

Wapres menjelaskan, dari 12 ribu pesantren itu masih memerlukan pendampingan dalam pengembangan ekonomi. Ia pun mendorong pendampingan seperti pembekalan bagi para santri dalam memajukan usaha atau ekonomi pesantren.

Dengan begitu, upaya ini juga menurut Wapres, bisa mendorong lahirnya para santripreneur. "Sehingga akan terbentuk lebih banyak santripreneur yang tidak hanya mahir ilmu agama, tetapi juga berjiwa wirausaha. Disebutnya namanya Gus Iwan. santri bagus, pinter ngaji, usahawan," kata Wapres.

Selain itu, Wapres menilai pemberdayaan ekonomi pesantren tidak hanya bermanfaat bagi kalangan internal pesantren, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar pondok pesantren. Untuk, Wapres mendorong akselerasi upaya inklusi dan edukasi keuangan syariah berbasis pesantren dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak.

"Perlu ada terobosan pengembangan ekosistem syariah berbasis digital yang terintegrasi dan diselaraskan dengan kearifan lokal, mengingat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga mendorong partisipasi perwakilan MES yang ada di luar negeri, baik Australia, Jepang, Inggris, Mesir maupun Malaysia. Ia berharap berbagai upaya peningkatan literasi dilakukan para perwakilan MES.

"Baik melalui diskusi ilmiah dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta upaya konkret peningkatan kerja sama ekspor UMKM Indonesia, dapat semakin dikembangkan secara berkelanjutan," kata Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika