REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, mengingatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk berhati-hati menindaklanjuti rencana utang alat utama sistem persenjataan (alutsista). Effendi mengatakan, jangan sampai pemerintah terjebak dalam skema utang yang menyulitkan.
"Gunakan azas kehati-hatian karena ini pinjaman dalam jangka waktu panjang. Sementara harus dibelanjakan sampai 2024, belanja ditentukan dari sekarang," kata Effendi kepada Republika.co.id, Jumat (4/6).
Komisi 1 DPR RI telah berkomunikasi resmi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Rabu pekan ini. Dalam rapat tersebut, Effendi mempertanyakan skema utang beserta mekanisme pembayarannya.
"Yang kita dalami itu seperti apa skemanya karena ini pinjaman luar negeri. Bentuknya gimana? syaratnya gimana? karena kita ingin semua sesuai ketentuan dan prosedur," ujarnya.
Effendi mengungkapkan Komisi 1 DPR RI masih merencanakan pertemuan dengan otoritas terkait. Komisi 1 ingin mendapat kepastian mekanisme pencarian dan pembayaran utang dari luar negeri. Sehingga pertemuan Komisi 1 dengan Prabowo tak lantas langsung menyepakati rencana utang alutsista.
"Akhirnya kami belum berkesimpulan, kami hanya mendalami dan akan merencanakan pertemuan dengan pemangku kepentingan lain seperti Kemenkeu dan Bappenas," ucap Effendi.
Sebelumnya, kabar pengadaan alutsista yang disebut-sebut sebesar Rp 1.769 triliun dengan skema utang luar negeri termuat dalam rancangan Perpres Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Rancangan Perpres tersebut beredar setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan sedang menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
