REPUBLIKA.CO.ID, PACITAN -- Anggota Komisi VI DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas memberikan sambutan secara virtual acara Sosialisasi Program Integrasi Ekosistem Ultra Mikro. Acara yang dihadiri Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji digelar diselenggarakan di Hotel Permata, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (4/6).
Ibas mengatakan, pihaknya siap terus berupaya menjawab semua kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagai anggota Fraksi Demokrat DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VII, Ibas merasa peduli dan terus berupaya menjawab kebutuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat. "Sekaligus memastikan tingkat kemanfaatan yang akan diterima secara langsung dan berkelanjutan," ujar Ibas saat membuka acara dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Ibas mengutip data, sebanyak 60 juta warga Indonesia merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan jumlah modal antara Rp 1 juta hingga 50 juta. Dari jumlah itu, sambung dia, sebanyak 80 persen UMKM belum memiliki akses lembaga keuangan formal.
Ibas menyebut, di antara pelaku UMKM, masih banyak yang belum tergabung dalam organisasi dan kemitraan. Kondisi itu membuat akses keuangan formal yang belum banyak dikenal UMKM membuat mereka terjerat pinjaman online, rentenir, hingga para peminjam ilegal, yang hadir menawarkan solusi instan.
"Miris kita mendengar masih banyak UMKM atau masyarakat kecil kita dikejar kejar para pinjol, rentenir, dan para peminjam ilegal yang sampai sampai melibatkan debt collector. Apalagi di saat seperti sekarang ini, di masa pandemi yang masih menyisakan ketidakpastian membuat usaha mereka pun sulit berkembang karena daya beli lesu dan adanya pembatasan sosial," kata Ibas.
"Alhasil, pendapatan mereka menurun dan utang melilit di depan mata; bahkan ekstremnya sampai bangkrut. Nauzubilahminzalik. Semoga tidak ada yang terjadi di Pacitan ini ya, Allahuma Amin," katanya menambahkan.
Dari jaring aspirasi yang dilaksanakan sejauh ini, Ibas menyampaikan ada tiga tantangan yang kerap disampaikan langsung oleh para pelaku UMKM. Ketiganya adalah akses pembiayaan, pemasaran yang terbatas, dan tantangan adopsi teknologi yang minim.
"Untuk akses pembiayaan, UMKM perlu kepastian akses pembiayaan sebagai bagian dari inklusi keuangan, selain tentunya KUR yang sejak era Bapak SBY telah ada dan terus ditingkatkan. Kemudian, untuk akses pemasaran yang terbatas, UMKM perlu perluasan akses pasar, termasuk keterlibatan dalam organisasi dan kemitraan usaha. Terakhir, soal pemanfaatan atau adopsi teknologi yang minim, UMKM memerlukan akses dan pelatihan untuk penguatan SDM usaha," kata Ibas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
