REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi partai Gerindra, Bambang Kristiono, menduga rencana utang untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan dikurangi. Rencana utang sebesar Rp1.780 triliun demi pengadaan alutsista itu belakangan mencuat ke publik.
Bambang menilai rencana utang Rp1.780 triliun adalah angka ideal untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sampai dengan jangka waktu 20-25 tahun ke depan. Namun ia menekankan angka tersebut adalah angka perencanaan.
"Sampai saat ini masih dalam penggodokan atau kajian para pemangku kepentingan, seperti Kemkeu dan Bapenas. Artinya masih bersifat perencanaan atau belum final," kata Bambang kepada Republika, Jumat (4/6).
Oleh karena itu, Bambang menduga realisasi utang yang diajukan Kemenhan bisa saja bertambah atau berkurang. Sebab menurutnya, pemerintah tengah mengalami kesulitan ekonomi. "Tapi kecenderungannya, menurut saya sepertinya berkurang, melihat kondisi ekonomi yang masih sulit sekarang ini," ujar mantan Komandan Tim Mawar itu.
Walau demikian, Bambang optimis Kemenhan dapat memaksimalkan berapapun anggaran utang alutsista yang disetujui nantinya. Ia menyebut Menhan Prabowo Subianto sudah punya sejumlah opsi."Tapi berapapun yang mampu disiapkan Negara, Kemhan pasti akan menyesuaikannya. Saya lihat Menhan sudah menyiapkan alternatif-alternatif pilihannya," ucap Bambang.
Sebelumnya, kabar pengadaan alutsista yang disebut-sebut sebesar Rp 1.769 triliun dengan skema utang luar negeri termuat dalam rancangan Perpres Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024. Rancangan Perpres tersebut beredar setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan sedang menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar sekitar Rp 1.760 triliun. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.
