REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN – Seorang anggota parlemen dari faksi yang dipimpin partai Demokrat Kristen (CDU) pada Kamis (3/6) mengatakan bahwa, Jerman juga harus memiliki peta politik Islam. Berbicara kepada surat kabar mingguan sayap kanan Junge Freiheit, Hans- Juergen Irmer mengatakan, perang melawan politik Islam adalah tugas penting.
"Kebijakan seperti itu juga harus tersedia di Jerman," ujar Irmer, dilansir Anadolu Agency, Jumat (4/6).
Pernyataan yang dilontarkan Irmer mengacu pada peluncuran Peta Nasional Islam oleh pemerintah Austria.
Menteri Integrasi Austria Susanne Raab, yang pekan lalu meluncurkan Peta Nasional Islam. Peta Nasional Islam mencatat nama dan lokasi sekitar lebih dari 620 masjid, termasuk asosiasi dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.
Muslim Austria merasa keamanan mereka terancam oleh publikasi alamat dan rincian lainnya di tengah berkembangnya Islamofobia di Austria. Terutama setelah serangan teror Islam yang mematikan di Wina, pada November lalu.
Irmer menegaskan dukungannya terhadap tindakan anti-Muslim yang diusung oleh pemerintah Austria. Menurut Irmer langkah Austria untuk membuat Peta Nasional Islam sudah tepat.
"Austria menarik kesimpulan yang tepat. Kebijakan tersebut akan melengkapi paket tindakan melawan Islamisme politik yang diputuskan beberapa minggu lalu oleh kelompok parlemen kami," kata Irmer.
Dalam Peta Nasional Islam di antaranya menyebutkan bahwa pembiayaan masjid dari luar negeri harus dibuat lebih transparan. Selain itu, kerjasama negara dengan organisasi-organisasi Islam politik juga akan dihentikan.
Pada hari Rabu (2/6), Ketua Dewan Pusat Muslim Jerman Aiman Mazyek mengecam pemerintah sayap kanan Austria, karena meluncurkan peta Islam. Mazyek menyebut tindakan pemerintah Austria tidak bertanggung jawab.
"Dengan teriakan perang seperti 'Islam Politik' dan tindakan semacam itu, rasis anti-Muslim dan ekstremis agama akan diperkuat pada saat yang sama, sementara jutaan Muslim dicurigai secara umum," kata Mazyek kepada surat kabar WAZ.
"Yang kalah dari tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu adalah demokrasi dan nilai-nilai masyarakat bebas kita di Eropa," ujar Mazyek menambahkan.
Pemerintah Austria telah berusaha untuk mempertahankan "peta Islam" yang telah dikutuk keras oleh komunitas Muslim negara itu. Kebijakan tersebut juga menuai kecaman internasional. Sementara itu, harian Der Standard yang berbasis di Wina melaporkan, situs website Peta Nasional Islam untuk sementara offline.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
