REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan holding BUMN untuk sektor ultramikro diperkirakan akan mampu mendorong pembentukan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru di luar Pulau Jawa.
Rencananya, pemerintah akan mengintegrasikan tiga entitas BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM ke dalam holding ultramikro. Integrasi ekosistem ultramikro dari tiga BUMN tersebut saat ini dalam proses persiapan, termasuk peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum pembentukan holding.
Pengamat perbankan dari Universitas Bina Nusantara Doddy Ariefianto menyampaikan, sentra UMKM nasional saat ini masih berpusat di Pulau Jawa. Padahal, sentra UMKM harusnya bisa dapat berkembang di luar Pulau Jawa.
Selain karena besarnya potensi ekonomi di luar Pulau Jawa, hal ini juga untuk mendukung terciptanya pemerataan ekonomi nasional secara lebih baik. "Saya rasa holding ultramikro ini adalah rencana yang sangat tepat. Bagi pemerintah, ini akan mampu membuat sentra UMKM baru yang mengatasi permasalahan pemerataan ekonomi," kata Doddy melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Kamis (3/6).
Dia meyakini, integrasi data dan operasional di dalam holding ultramikro, baik pada BRI, Pegadaian, maupun PNM akan menjadi lebih baik ke depannya. Holding juga dinilai akan mampu melakukan ekspansi menyentuh pelaku ultramikro yang masih belum dibiayai oleh perbankan karena profil risiko yang masih dipersepsikan tinggi.
Menurut Doddy, PNM sebagai ujung tombak akan dapat lebih fokus mencari banyak pelaku ultramikro baru tanpa perlu lagi khawatir terhadap kecukupan likuiditas dan modalnya. Pemberdayaan tersebut akan lebih berkualitas sehingga mampu menghasilkan pelaku ultramikro baru yang sehat dan potensial.
Jika proses pertama tersebut mampu dijalani, BRI dan Pegadaian akan mampu menjadi pihak yang membiayai ekspansi selanjutnya.
Bahkan, Doddy optimistis BRI akan mampu membentuk link pelaku mikro baru tersebut dengan suplier korporasi sehingga tercipta skala ekonomi yang lebih besar. "Jadi, yang memang skema seperti ini yang diperlukan. Bagaimanapun bank swasta atau pelaku jasa keuangan swasta tidak akan mampu melakukannya. Ini hanya bisa dilakukan negara, khususnya melalui holding. Ini bisa mengurangi ketimpangan," ujar Doddy menegaskan.
Dia melanjutkan, skema tersebut tetap akan sehat bagi holding. Pasalnya, modal dan likuiditas secara konsolidasi masih sangat kuat. "Terlebih, sinergi operasional dan dana akan menciptakan efisiensi yang lebih kuat yang mampu menjaga keberlangsungan holding ini," katanya.
Sementara itu, Kementerian BUMN memastikan proses pembentukan holding ultramikro pada tahun ini berjalan lancar. “Alhamdulillah, proses pembentukan holding ultramikro sejauh ini sudah sangat baik. Ini hanya menunggu tanda tangan PP dari banyak kementerian," kata Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (2/6).
Erick menegaskan, dengan holding ini, pemerintah akan mendorong suku bunga pembiayaan ultramikro lebih rendah. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat ekspansi pembiayaan holding dan peningkatan kinerja ultramikro hingga naik kelas. "Hal utama yang akan kami dorong adalah suku bunga dari PNM ke depannya lebih rendah," ujarnya.
Menurut Erick, saat ini belum terdapat sinergi yang kuat dari berbagai lapisan BUMN dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Padahal, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sehingga segmen itu pun perlu didorong pertumbuhannya dan dilindungi dari dampak pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya mengupayakan pembentukan holding ultramikro sebagai bentuk sinergi dan penegasan fokus bisnis BUMN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
