REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%, dari -2,19% pada kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021, Presiden Joko Widodo telah mengemukakan harapannya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7 persen. Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut.
Untuk itu, APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam NegeriDr. Moch. Adrian, APBD pada 2021 mencapai Rp1.199,36 triliun. Hingga saat ini, kata dia, realisasi APBD baru mencapai 21,98%.
“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada kuartal II tahun ini,” ujar dia dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunanyang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (2/6).
Maka dari itu, kata dia, pemerintah daerah didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif. “Seperti belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” ujar dia.
Kementerian PUPR yang juga salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastuktur, juga terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi.
“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja.
Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kata dia, Kementerian PUPR fokus pada lima program prioritas nasional selama pandemi, “Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun, ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” kata Endra.
Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor
Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun. “Tujuan utama pemulihan ekonomi nasional ini adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung, sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi, oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,” ujar Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah,
Motor penggerak perekonomian di saat pandemi, menurut Piter, adalah belanja pemerintah melalui program PEN. “Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
