REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Arifin Tasrif pada tahun depan akan memangkas kuota premium khusunya di wilayah Jawa Madura dan Bali. Terkait berapa kuota premium pada tahun depan, BPH Migas mengaku belum mendapatkan kebijakan dari Menteri ESDM.
Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Alfon Simanjuntak menjelaskan terkait penentuan kuota BBM bersubsidi BPH Migas dalam hal ini mengikuti kebijakan apa yang sedang diberlakukan oleh Menteri ESDM. Nantinya, jika memang Menteri ESDM hendak memangkas kuota premium maka perlu ada kebijakan yang melandasinya.
"Soal kuotanya berapa memang usulan dari BPH Migas. Namun terkait kebijakan pengurangan atau meniadakan Premium itu kebijakan ESDM. Setelah Menteri memutuskan, baru BPH Migas menghitung ulang kuotanya," ujar Alfon kepada Republika, Rabu (2/6).
Tahun depan Pemerintah akan mengurangi jatah Premium di wilayah Jawa Madura dan Bali. Langkah ini diklaim pemerintah untuk bisa membawa masyarakat beralih dari BBM yang tingkat emisinya tinggi ke BBM yang ramah lingkungan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan rencana ini. Pada tahun depan, jatah Premium di Jamali akan dipangkas. "Untuk Premium memang untuk menekan emisi maka kuotanya akan dikurangi, khususnya di area Jamali. Tapi sementara untuk di luar jamali tetap akan ada suply Premium," ujar Arifin di Komisi VII DPR RI, Rabu (2/6).
Sebagai gantinya, Arifin mengaku pemerintah akan memasok kebutuhan masyarakat dengan Pertalite. Pasokan pertalite khususnya untuk di Jamali akan ditingkatkan.
"Sebagai gantinya nanti di Jamali akan masuk Pertalite karena akan lebih ramah lingkungan," ujar Arifin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
