REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengikuti Rapat Paripurna membahas Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (2/6). Eri berharap, ketika Raperda ini disahkan, penanganan kebakaran di Kota Surabaya bisa lebih baik.
“Alhamdulillah terkait dengan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran tadi pertanyaan fraksi sudah kita jawab. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan fraksi yang akan kita sampaikan setelah pembentukan Pansus ini,” kata Eri.
Eri menjelaskan, setiap bangunan tinggi yang berdiri di Kota Pahlawan harus memiliki rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Eri mengungkapkan, ada sekitar 380 bangunan tinggi atau gedung pencakar langit. Dari angka itu 75 persen di antaranya telah mengantongi izin.
“Sisanya ada yang izinnya masih proses, ada pula yang belum keluar karena masih ada yang harus diperbaiki. Tetapi yang pasti hingga saat ini masih terus berjalan, sehingga ke depan hukumnya wajib bagi seluruh gedung mendapat rekomendasi,” ujarnya.
Eri mengatakan, pihaknya akan terus berinovasi terutama bagi penanggulangan kebakaran di tingkat perumahan padat penduduk. Eri mengaku telah menyiapkan beberapa opsi dan alternatif, seperti penyiapan kendaraan roda dua yang ada tempat airnya. “Lalu kemudian, bisa diserahkan ke LPMK sebagai penanganan pertama,” kata dia.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Dedik Irianto menambahkan, fokus utama setelah pengesahan Raperda yang telah diperbarui itu adalah menyelesaikan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK). Dari sana, akan diketahui apa saja yang harus dilengkapi.
Dedik menjelaskan, tingkat kebakaran di Kota Pahlawan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan. Dia merinci, pada 2019 kasus kebakaran berjumlah 944 kejadian. Sedangkan pada 2020 turun menjadi 694 kasus.
“Penurunannya sekitar 30 persen. Apalagi tahun ini juga terlihat turun, semoga ke depan kasus kebakaran di Surabaya semakin dapat ditekan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
