REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo menyatakan menjelaskan secara gamblang terkait rencana strategis Indonesia bidang pertahanan-keamanan dalam rapat erja (Raker) Komisi I DPR pada Rabu (2/6).
"Nanti kami akan paparkan rencana ke depan. Dan akan ada tanya jawab, akan kami jelaskan secara gamblang," kata Prabowo saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Hanya saja, Prabowo enggan menjelaskan terkait isi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024. Dia hanya mengatakan, menjelaskan semua poin-poin dalam rancangan Perpres tersebut kepada Komisi I DPR.
"Nanti DPR yang akan tanya saya, bukan kamu," ujar ketua umum Partai Gerindra itu. Saat membuka raker, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menjelaskan Komisi I DPR sudah musyawarah dan sepakat agar rapat tersebut berlangsung secara tertutup.
Hal itu menurut dia karena rapat tersebut terkait anggaran, di antaranya pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan sistem pertahanan negara. Dalam rancangan perpres tersebut, Pasal 2 ayat (1) memuat rencana pembelian alutsista sebesar 124.995.000.000 dolar AS atau sekitar Rp 1.787 triliun.
Rincian dari anggaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu:a. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar ASb. Untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar ASc. Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32.505.274.686 dolar AS.
Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai 124.995.000.000 dolar AS, telah teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.
