REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Chevron Corp dan perusahaan jasa minyak terkemuka Amerika Serikat (AS) mendapatkan perpanjangan izin bisnis terbatas di Venezuela meskipun sanksi AS dimaksudkan untuk membuat pemerintahan Presiden Nicolas Maduro semakin buruk. Hal tersebut diputuskan dalam pembaruan pertama yang diberikan di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.
“Chevron akan terus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan di Venezuela,” kata Juru Bicara Chevron Ray Fohr dikutip dari Bloomberg, Selasa (1/6).
Perusahaan yang berbasis di San Ramon, Kalifornia tersebut memastikan komitmennya terhadap integritas aset usaha patungan. Begitu juga dengan keselamatan serta kesejahteraan karyawan.
Departemen Keuangan AS memperpanjang izin bisnis terbatas tersebut hingga 1 Desember 2021 untuk Chevron, Halliburton Co, Schlumberger Ltd, Baker Hughes Co, dan Weatherford International Plc untuk menjalankan bisnis yang penting demi melestarikan aset, melindungi karyawan, dan mengganti biaya kontraktor. Batas waktu izin tersebut sebelumnya berakhir pada 3 Juni 2021.
Venezuela merupakan rumah bagi cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Meskipun harga minyak mentah melonjak karena ekonomi global mulai pulih dari pandemi Covid-19, produksi minyak dari negara Amerika Selatan itu hampir tidak meningkat.
Sementara Chevron pertama kali menginjakkan kaki di Venezuela pada 1920-an. Sejak itu, Chevron menjadi salah satu perusahaan minyak swasta terbesar yang beroperasi di negara itu.
AS meningkatkan sanksi terhadap Caracas pada awal 2019 dengan memberlakukan larangan de facto terhadap PDVSA diikuti dengan sanksi terhadap dua anak perusahaan Rosneft PJSC dan beberapa perusahaan yang kurang dikenal yang membantu negara itu mengekspor minyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
