REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi emisi rumah kaca sebesar 29 persen. Hal ini disampaikan Airlangga saat menerima kunjungan President Designate of the United Kingdom untuk Climate Change Conference of the Parties (COP26), Alok Sharma, Selasa (1/6).
Airlangga menuturkan, pengurangan 29 persen emisi rumah kaca itu dilakukan melalui usaha sendiri. Sementara, komitmen pemerintah mengurangi emisi rumah kaca dengan dukungan pemerintah sebesar 41 persen pada 2030.
“Saat ini, kami berada di jalur yang benar dan optimistis untuk mencapai target pengurangan 29 persen. Namun, kami masih berjuang untuk mencapai 41 persen target pengurangan karena kurangnya bantuan internasional seperti keuangan dan teknologi,” tutur Airlangga dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Selasa (1/6).
Pertemuan juga dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, serta COP26 Regional Ambassador for Asia-Pacific and South Asia Ken O’Flaherty. Dalam pertemuan itu mereka membahas beberapa hal terkait COP26 Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue dimana Indonesia merupakan Co-Chair bersama Inggris. Selain itu juga persiapan dan keikutsertaan Indonesia untuk mendukung kesuksesan Konferensi COP26 di Glasgow, Inggris pada 1-12 November 2021.
Airlangga menambahkan, Indonesia selalu menjadi pemain global yang berkomitmen dan aktif dalam perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini untuk menghentikan dampak buruk perubahan iklim dan mengejar program untuk mengentaskan kemiskinan.
“Indonesia siap memimpin dengan contoh pada isu perubahan iklim. Transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran dan skema berbasis penelitian telah menjadi dasar pertanian keberlanjutan,” ujar Airlangga.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, Indonesia berada di garis depan dan di jalur yang tepat memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC). Selain itu, pemerintah berupaya mencapai target Sustainable Development Goal's (SDGs) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah mengadopsi dan melaksanakan beberapa inisiatif tentang keberlanjutan praktik.
Seperti Sistem Jaminan Legalitas Kayu (SVLK), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Karet Alam Berkelanjutan Platform (SNARPI). Hal ini diakui merupakan inisiatif swasta tetapi dengan dukungan penuh pemerintah. “Kami sedang mengerjakan pengembangan sertifikasi lain yang serupa tetapi terintegrasi skema untuk komoditas lain,” tutur Airlangga.
Pemerintah Indonesia juga menghargai kerja sama yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Inggris di bidang Program Penguatan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (SPOSI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak sawit berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas petani kecil dan meningkatkan penerimaan produk minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional.
Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk meningkatkan standar sertifikasi ISPO. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan. Airlangga mengaku, Indonesia meminta dukungan pemerintah Inggris dalam melawan kampanye negatif terhadap minyak sawit dan produk turunannya di Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
