REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pembiayaan belanja alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Dia memastikan, nilainya nanti tidak akan membebani APBN.
"Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," ungkap Dahnil dalan keterangan tertulis, Selasa (1/6).
Sebab, dia menjelaskan, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil. Selain itu, proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN.
"Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," tutur dia.
Dia juga menjelaskan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alpalhankam Kemhan dan TNI masih dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam. Kemhan menyesali ada pihak yang membocorkan dokumen tersebut dan menyatakan akan mengusutnya.
"Kementerian Pertahanan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab menyebarkan dokumen tersebut sehingga menjadi simpang siur di publik," ujar Dahnil.
Dia menyatakan, Raperpres adalah dokumen perencanaan yang masih dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam. Raperpres tersebut bukan dan belum menjadi keputusan final. Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung.
"Sehingga kami sesali ada pihak-pihak yang membocorkan dan menjadikan dokumen tersebut menjadi alat politik untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik)," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
