REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertapati menilai wajar keterlibatan swasta dalam proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Namun ia menekankan agar keterlibatan swasta itu harus didasarkan pada asas transparansi.
Perempuan yang akrab disapa Nuning itu mengingatkan Kemenhan mengggunakan anggaran negara sehingga wajib dipertanggungjawaban. Oleh karena itu, penunjukkan swasta tak dilakukan secara main-main.
"Keterlibatan swasta jika memang dibutuhkan harus base on transparansi karena gunakan APBN," kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu kepada Republika, Selasa (1/6).
Nuning mengungkapkan keterlibatan swasta dalam pengadaan alutsista di Kemenhan sudah ada sejak lama. Bahkan ia mengklaim kondisinya dulu lebih heboh dari saat ini. Sayangnya ia enggan merinci "heboh" yang dimaksud tersebut. "Sepanjang sejarah alutsista kita swasta itu ada, hanya saja bentuk dan mekanismenya berbeda-beda," ujar Nuning.
Nuning memandang pelibatan swasta dalam pengadaan alutsista tak masalah. Hanya saja, ia menekankan agar pengawasannya diperketat guna menghindari penyalahgunaan."Tujuan Menhan jika benar untuk modernisasi bagus saja tapi harus diawasi agar penggunaan dana terkontrol," ucap Nuning.
Sebelumnya, nama perusahaan swasta PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) belakangan mencuat ke publik terkait isu pengadaan alutsista Kemenhan yang total nilai proyek mencapai angka 124.995.000.000 dolar AS atau sekira Rp 1.760 triliun. Awalnya, PT TMI diungkap pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam sebuah podcast di Youtube, pada pekan lalu.
Pemerintah dikabarkan tengah merancang peraturan presiden (perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Draf perpres yang diungkap Connie, sama dengan yang beredar di kalangan wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
