Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Partai Berkarya Soroti Keputusan MK Soal Verifikasi Partai

Selasa 01 Jun 2021 10:30 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Berkarya ingin partai nonparlemen tetap bisa ikut Pemilu 2024. Lambang Partai Beringin Karya (Berkarya) .

Berkarya ingin partai nonparlemen tetap bisa ikut Pemilu 2024. Lambang Partai Beringin Karya (Berkarya) .

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Berkarya ingin partai nonparlemen tetap bisa ikut Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Beringin Karya (Berkarya) menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik (Parpol) pada awal Mei 2021. Partai Berkarya menilai, putusan itu tidak adil terhadap partai baru dan partai nonparlemen.

Kajian kritis Parta Berkarya ini merupakan satu dari keputusan eksternal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Berkarya di Hotel Nuanza, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 28 hingga 30 Mei 2021.  

Baca Juga

Terlebih partai berkarya memiliki banyak suara di daerah yang cukup signifikan dan tidak sedikit kader partai yang duduk di DPRD. “Menanggapi Keputusan MK tentang verifikasi partai, Partai Berkarya mengusahakan agar partai nonparlemen tetap bisa ikut secara langsung di Pemilu 2024 tanpa verifikasi lagi seperti partai parlemen," kata Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono, di DPP Partai Berkarya, Senin (31/5) malam.  

Kedua, Partai Berkarya berkomitmen untuk ikut mendorong pemerintah untuk percepatan vaksinasi Covid-19. Hal ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi. "Kami mendorong Pemerintah mempercepat untuk melaksanakan vaksin Covid-19 bisa selesai di tahun ini,” kata Muchdi.   

Ketiga, Partai Berkarya mendukung penuh otonomi khusus di Papua. Selama, dilakukan secara terukur dan transparan. "Terkait masalah di Papua, Partai Berkarya punya 7 persen suara di Papua, kami mendukung otonomi khusus di Papua," tuturnya.  

Sementara itu, hasil Rapimnas II juga menyepakati adanya pergantian antar waktu (PAW) di level Mahkamah Partai, Dewan Pembina, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. PAW dilakukan agar seluruh kader memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun partai menuju Pemilu 2024.  

Menyikapi hasil keputusan Rapimnas II, Ketua DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Tony Akbar Hasibuan mengatakan, seluruh kader dan pengurus partai siap mendukung kebijakan Ketum Partai Muchdi PR. "Termasuk soal tindakan tegas atas kader-kader partai yang tidak taat pada Konstitusi partai," ucapnya.  

Tony berharap, Partai Berkarya menjadi saluran terbaik bagi kader-kader muda untuk menyampaikan aspirasi atau buah pikiran keIndonesiaan dan kesejahteraan bangsa. "Saatnya kader Berkarya dipimpin orang-orang yang berkomitmen untuk membangun partai, apalagi Pemilu 2024 sudah semakin dekat," ucapnya.      

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA