REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020. Raihan predikat Opini WTP ini merupakan keempat kalinya yang diraih secara berturut-turut, sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, menjaga predikat opini WTP di tengah masa pandemi Covid-19 ini menjadi lebih menantang. Pasalnya, perubahan dan rasionalisasi anggaran harus dilakukan untuk menangani pandemi virus corona serta harus mengatasi sejumlah kebutuhan besar dan bersifat mendadak di luar rencana sebelumnya.

"Mempertahankan WTP itu semakin bertambah tahun semakin sulit. Apalagi kali ini kita dihadapkan dengan pandemi. Mengatasi pandemi dengan baik sambil menjaga jalannya pemerintahan tetap prudent adalah tantangan besar," kata Anies di Jakarta, Senin (31/5).

Opini WTP adalah bentuk penilaian laporan keuangan dan aset milik Pemprov DKI. Sebelum era Anies, Pemprov DKI selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Hal itu lantaran masih ada catatan laporan yang mendapat evaluasi dari BPK.

Anies menuturkan, opini WTP kini bukan hanya sebagai loncatan seperti pada awal perolehannya, tetapi juga harus menjadi sebuah kewajaran dan tradisi baru bagi DKI Jakarta. Ia pun mengapresiasi kontribusi seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang telah berupaya maksimal dalam mengelola keuangan daerah sehingga berhasil meraih Opini WTP keempat kalinya.

Apalagi, kata dia, keberhasilan mempertahankan predikat ini di tengah masa pandemi. "Alhamdulillah, kerja keras ribuan orang di jajaran Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan hasil terbaik selama empat tahun berturut-turut untuk dipersembahkan pada warga Jakarta. Apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI atas hasil membanggakan ini," ujarnya.

Anies juga menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi BPK yang telah membimbing proses pelaporan di jajaran Pemprov DKI. Sehingga mampu menghasilkan opini WTP. "Komunikasi, konsultasi, bimbingan dan kerja sama selama ini terjalin secara baik, intensif dan objektif, sehingga membantu kami memastikan keseluruhan proses pemerintahan berjalan dengan lurus," tuturnya.

Adapun sejumlah hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mempertahankan opini WTP sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Penguatan dan penyediaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset secara memadai;

3. Penetapan Pencapaian Opini WTP sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD);

4. Pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Budgeting;

5. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah dan percepatan penyelesaian permasalahan aset hasil Inventarisasi  melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

7. Melaksanakan pembahasan rapat road to retain WTP secara berkala yang langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang membahas permasalahan signifikan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

8. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pelaksanaan APBD melalui pengawasan melekat Kepala SKPD dan pengawasan oleh Inspektorat.

9. Penguatan komitmen seluruh Kepala SKPD/UKPD dalam penyelesaian masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi opini WTP;

10. Melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Seperti diketahui, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan opini WTP didasarkan pada penilaian atas kesesuaian penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengelolaan keuangan daerah telah didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, pengungkapan laporan keuangan secara memadai, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini bukan tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari proses peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Oleh karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika