DPD Dorong Pemerintah Lindungi Kerajaan Nusantara

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memperhatikan, menghormati, dan melindungi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penegasan itu disampaikan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Ahad (30/5).

Pada kunjungan pertama di Provinsi Sulbar, La Nyalla yang juga didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, bersama Anggota DPD RI asal Sulbar yakni Iskandar Muda BL, H Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru serta anggota DPD RI asal NTB Evi Apita Maya berkunjung ke Rumah Adat Mamuju atau Kerajaan Maradika.

Rombongan Ketua DPD RI tersebut disambut langsung Raja Maradika Bau Akram Maksum Dai, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara RA Yani beserta para pemangku lembaga adat kerajaan yang disambut dengan Tarian Pomanna. "Negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat yang khusus bagi keberadaan kerajaan Nusantara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata La Nyalla.

Kerajaan-kerajaan di Nusantara, menurut LaNyalla, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Senator asal Jawa Timur ini, juga menyebut kerajaan mampu menghadirkan nilai-nilai adiluhung serta adab sebagai kearifan lokal. DPD RI, katanya pula, berencana menggelar pertemuan raja dan sultan se-Nusantara di Jakarta.