REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai, pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masihlah lama. Sehingga, pembahasan terkait koalisi saat ini dinilainya tidaklah etis di tengah pandemi Covid-19.
"Meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis," ujar Herzaky lewat keterangan tertulisnya, Ahad (30/5).
Ia mengatakan, bahwa dalam tiga tahun ke depan apapun masih dapat terjadi, salah satunya terkait koalisi di Pilpres 2024. Untuk itu, Partai Demokrat saat ini masih fokus dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.
Hingga saat ini, Partai Demokrat telah menyumbangkan lebih dari Rp 250 miliyar untuk membantu masyarakat selama pandemi. Baik dalam peningkatan ekonomi ataupun akses pendidikan.
"Jadi konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024 atau kawin koalisi parpol dulu. Belanda masih jauh, tetapi bagaimana berkoalisi debgan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini," ujar Herzaky.
Partai Demokrat juga menyerukan kepada partai-partai yang berada dalam koalisi Joko Widodo untuk terlebih dahulu mendukung program dan kebijakan pemerintah. Bukan justru menghambat kerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah sangat disayangkan apabila justru dilakukan oleh partai penguasa. Kebijakan Demokrat sekali lagi jelas dan nyata, bantu rakyat untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi," ujar Herzaky.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut bahwa PDIP sulit membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Hasto, secara ideologi PDIP berbeda dengan PKS.
"Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi yang digelar Para Syndicate secara daring, Jumat (28/5).
Begitu juga dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan, PDIP dan Partai Demokrat memiliki DNA yang berbeda.
"(Mereka) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, nature-nya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
