REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin alokasi anggaran hingga Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) baru sekadar rencana. Menurutnya, belum ada persetujuan atas rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait hal itu.
Hasanuddin menegaskan, belum ada kerugian negara dari rencana tersebut. “Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," kata Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu (29/5).
Menurut Hasanuddin, rencana itu masih dikaji dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Termasuk membahas skema yang akan dilakukan terkait rencana tersebut. "Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya.
Politikus senior PDIP ini mengaku mendukung penuh modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Menurutnya, hampir seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia atau sekitar 70 persen sudah tua. Bahkan, banyak yang merupakan hibah negara asing. Hasanuddin menilai, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
"Memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," ujarnya.
Hasanuddin berharap Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista ini, meski tak sepenuhnya. Komisi I DPR mengingatkan agar realisasi modernisasi alutsista memperhatikan akuntabilitas.
"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," ujar Hasanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
