Ganjar Tantang ORI Lakukan OTT Pelayanan Publik di Jateng

Red: Muhammad Fakhruddin

Ganjar Tantang ORI Lakukan OTT Pelayanan Publik di Jateng (ilustrasi).
Ganjar Tantang ORI Lakukan OTT Pelayanan Publik di Jateng (ilustrasi). | Foto: ISTIMEWA

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait pelayanan publik di provinsi ini.

"Saya mengusulkan ada OTT pelayanan publik, jadi semua yang 'ngeyel' (ingin menang sendiri) dan 'ndableg' ( sesuka hati) itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya tentu tidak seperti OTT KPK artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak," katanya di Semarang, Jumat (28/5).

Menurut Ganjar, adanya OTT pelayanan publik itu bisa menjadi pemicu setiap daerah dan pejabat publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Satu yang penting adalah kabupaten/kota harus meningkatkan pelayanan publik, komitmennya mesti dilaksanakan. ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk ya ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI," ujarnya usai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bobby Hamzar Rafinus di rumah dinas gubernur.

Dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut banyak diskusi yang dilakukan, termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemprov Jateng.

Ganjar menyebutkan pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat publik, ASN, maupun kepala daerah sehingga semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.

Ganjar berpesan kepada kepala daerah dan seluruh ASN di Jateng agar tidak takut dengan hal itu karena keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan serta perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

"Teman-teman tidak usah takut, kalau kita diskusikan bisa untuk memperbaiki. Umpama, layanan jangan manual terus maka saya bilang gunakan medsos untuk melayani publik bukan untuk hoaks sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Ini cara yang bisa dipakai untuk melakukan itu," katanya.

Wakil Ombudsman Republik Indonesia Bobby Hamzar Rafinus mengatakan apa yang disampaikan Ganjar terkait OTT pelayanan publik merupakan salah satu ide yang bagus dan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan di ORI.

"Ada beberapa ide dari Gubernur, istilah beliau itu OTT pelayanan publik. Kami akan bahas dengan pimpinan karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesain," ujarnya.

Terkait upaya penyelesaian laporan masyarakat, katanya,ORI sendiri sudah banyak melakukan inovasi.

Salah satunya adalah menerima dan verifikasi laporan secara "on the spot" sebab melalui cara tersebut sudah banyak laporan yang berhasil diselesaikan.

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Luhut Sebut Efek OTT KPK tidak Seperti yang Diharapkan

Ketua KPK: Hingga Hari ini Total 1.552 Orang Terjaring OTT

Delapan OTT KPK Era Kepemimpinan Firli Bahuri

Total Pemesanan SBN Ritel Pemerintah 2020 Capai Rp 76,7 T

Edhy dan Istri Belanja Barang Mewah di AS Pakai Uang Suap

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

yogya@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark