REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu bagian skenario untuk menyingkirkan penyidik senior yang garang pada koruptor. Dengan begitu, bisa dilihat ini hanya rekayasa dan permainan.
"Semua masyarakat yang cerdas juga paham. TWK itu bagian skenario untuk menyingkirkan penyidik senior yang garang pada koruptor. Banyak sandiwara yang terjadi di KPK dan negara ini. Sehingga, urusan penyingkiran KPK itu dibuat-buat," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (28/5).
Dikatakannya, keadaan saat ini seperti benang kusut. Seharusnya, KPK punya SOP tersendiri terkait wawasan kebangsaan.
Jadi, kalau SOP-nya jelas dan jadi aturan institusi, tidak akan ada penolakan. "Masalahnya, TWK ini diawali dengan permainan, persoalannya jadi ke mana-mana," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron kembali menegaskan pimpinan lembaga antirasuah tidak ada yang mengetahui materi tes wawasan kebangsaan (TWK). Ghufron mengaku, hal tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas tes yang dimaksud.
"Ada pertanyaan juga, KPK pimpinannya tidak tahu dengan pertanyaan TWK? Memang kami tidak tahu dan tidak mau tahu, itu untuk menjamin objektivitas," kata Nurul Ghufron di Jakarta, Kamis (27/5).
Ghufron mengatakan, KPK menyerahkan isi materi TWK kepada pihak ketiga, dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dia melanjutkan, tes akan kehilangan objektivitas jika pimpinan KPK masuk ke dalam penyusunan materi.
"Kalau kami masuk, kami kehilangan objektivitas, seakan-akan kami mengintervensi tentang materi maupun metodenya," ujarnya.
Seperti diketahui, TWK diikuti 1.351 pegawai KPK sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegritas, semisal penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. Mereka dinyatakan TMS berdasarkan tes tersebut.
Dalam perkembangannya, hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan-RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai itu dinyatakan tidak lulus, sementara 24 sisanya dapat dibina lebih lanjut sebelum diangkat menjadi ASN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
