REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Membangun rumah yang lebih hijau di Indonesia dinilai dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah menghemat sepertiga dari pendapatan per bulan setiap tahun dengan investasi tiga sampai tujuh persen. Hal itu terungkap via penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan South Pole menunjukkan bahwa dengan didukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menurut studi terbaru yang didanai Bank Dunia dan dilakukan oleh South Pole, membangun rumah ramah lingkungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia tidak secara signifikan meningkatkan biaya konstruksi. Namun, investasi seperti itu dapat menghemat penggunaan energi dan juga air yang berujung pada pengurangan tagihan air dan listrik secara signifikan.
”Manfaat pembangunan perumahan hijau berpenghasilan rendah bagi lingkungan dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak bsia diragukan lagi. Pemerintah berencana untuk membangun perumahan keberlanjutan sebagai inti dari program rumah yang terjangkau dan akan terus mendukung pembangunan konstruksi hijau di seluruh negeri, selain Program Satu Juta Rumah,” kata Eko Heri Poerwanto, Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (27/5).
Dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk membangun dan menyediakan rumah ramah lingkungan yang terjangkau merupakan salah satu perhatian khusus Bank Dunia. “Untuk itu, bersama dengan partner kami - Kementerian PUPR, dan melalui National Affordable Housing Program (Program Rumah Murah Nasional), kami mengambil langkah besar ke depan menuju tujuan tersebut dengan berkomitmen mendukung pengembangan 2.500 rumah hijau. Ke depan, kami berharap Pemerintah Indonesia terus mendukung pengembangan perumahan bersubsidi yang terjangkau secara berkelanjutan,” kata World Bank Practice Manager Zhang Ming.
Penyediaan perumahan dengan harga terjangkau dan peningkatan efisiensi energi bangunan sangat penting untuk menjawab tantangan masyarakat di Indonesia dan dalam membangun dunia yang lebih hemat sumber daya dan tahan iklim. Salah satu cara untuk memperkenalkan aspek keberlanjutan atau hijau pada konstruksi perumahan berpenghasilan rendah di Indonesia adalah melalui partisipasi dalam skema sertifikasi bangunan hijau, seperti EDGE.
EDGE adalah sertifikasi dan standar bangunan hijau global yang dikembangkan untuk negara berkembang oleh International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia. EDGE berfokus pada pengurangan konsumsi energi dan air secara strategis dengan menawarkan sertifikasi untuk bangunan hemat energi yang memenuhi persyaratannya dan telah mensertifikasi bangunan seluas 880.000 meter persegi di negara berkembang.
Untuk mendapatkan sertifikasi EDGE, perumahan MBR perlu dirancang sedemikian rupa sehingga membantu mengurangi konsumsi air dan energi dan memastikan emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan dengan perumahan konvensional. Penghematan keseluruhan harus mencapai setidaknya 20% untuk mencapai 'EDGE Standard' dan 40% untuk sertifikasi 'EDGE Advanced'.
“Meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim dan populasi yang berkembang pesat di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara berarti bahwa sekarang, kota-kota harus mempercepat inisiatif rendah karbon dan tahan iklim - seperti yang diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kami senang dapat berkontribusi pada upaya ini melalui pekerjaan kami pada studi perumahan hijau berpenghasilan rendah,” kata Gaetan Hinojosa selaku Kepala Penasihat Pembiayaan Iklim di South Pole.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengambil peran untuk mempercepat serapan hunian hijau. Pada April 2021, telah diluncurkan Peta Jalan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau Nasional dan Peraturan Menteri tentang Penilaian Kerja Bangunan Gedung Hijau.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
