Jumat 28 May 2021 08:40 WIB

Pemerintah Optimalkan Ekosistem Logistik Hub Internasional

Sekitar Rp 78 ribu triliun potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Nidia Zuraya
Kapal Kargo pengangkut kontainer komiditi ekspor (ilustrasi)
Foto: sustainabilityninja.com
Kapal Kargo pengangkut kontainer komiditi ekspor (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia merupakan jalur lalu lintas laut internasional yang sangat strategis. Dari letak geografis yang menguntungkan tersebut, Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi lalu lintas bagi arus pelayaran internasional yang melewati perairan Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Basilio Dias Araujo mengatakan berdasasrkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, terdapat 40 persen atau Rp 78 ribu triliun potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia. Namun dirinya menilai potensi ini belum dimaksimalkan.

Baca Juga

"Indonesia memiliki kemewahan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, punya banyak selat dan alki 1 sampai 3. Potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia sangat besar, tapi kita belum memaksimalkannya. Dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, kita bisa mempercepat persiapan pembangunan untuk menjaga kedaulatan, sekaligus memaksimalkan potensi maritim kita," ujar Basilio dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (28/5).

Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Akbar Djohan mengatakan sektor kemaritiman Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional jika potensinya dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi, sampai swasta.

"Ini merupakan langkah strategis kecil dengan falsafah kolaboratif, dengan harapan dapat menciptakan konektivitas pelabuhan curah di Indonesia. Untuk itu PT KBS melakukan MoU dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), untuk bersama mempersiapkan Indonesia menjadi poros maritim dunia," ucap Akbar.

Akbar ingin mengajak sebanyak-banyaknya stakeholder kemaritiman untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain bersama BPKS, pihaknya juga menjalin kolaborasi bersama INSA (Indonesian National Shipowners' Association), ABUPI Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia), dan ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia).

"Dengan terjalinnya kolaborasi strategis dengan BPKS, INSA, ABUPI, ALFI, yang didukung oleh Kemenko Marves, Indonesia sebagai poros maritim dunia akan semakin cepat terealisasikan. Dengan target 2000-5000 kapal yang bersandar, kami harap sektor logistik dan kepelabuhanan dapat memberikan dampak signifikan bagi laju perekonomian Indonesia," lanjut Akbar.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Iskandar Zulkarnain turut menyampaikan harapannya dari kolaborasi strategis yang dilakukan. Harapannya adalah kedaulatan kemaritiman Indonesia dapat lebih terjaga, agar potensinya dapat dimanfaatakan dengan lebih maksimal demi masa depan bangsa dan negara Indonesia.

"Semoga kolaborasi ini dapat membawa dampak yang sangat positif baik bagi regional maupun nasional, khususnya bagi Sabang yang berada di jalur distribusi logistik internasional. Kami percaya kolaborasi itu cocok-cocokan seperti jodoh, dan kami merasa jodoh dengan KBS, baik secara visi serta kompetensi," ucap Iskandar.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Silmy Karim mengucapkan apresiasi sekaligus menyampaikan dukungan penuh kepada anak usahanya yaitu PT Krakatau Bandar Samudera dan seluruh pihak yang ikut serta atas dilakukannya kolaborasi strategis tersebut.

"Kami dari holding sangat mendukung apa yang dilakukan oleh KBS untuk pengembangan usaha dan dalam rangka berkontribusi bagi ekosistem logistik nasional. Kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Kemenko Marves, BPKS, INSA, ABUPI, dan ALFI yang juga turut serta dalam kolaborasi ini," ucap Silmy.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU antara PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dilakukan pada 27 Mei 2021 di Wisma Baja, Jakarta. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement