REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tetap melanjutkan pembangunan fundamental dan struktural perekonomian Indonesia. Pemerintah saat ini masih fokus sedang diarahkan pada penanganan Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan fokus penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi tidak boleh mengalihkan perhatian dari upaya-upaya perbaikan fundamental perekonomian.
“Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi seperti perbaikan kualitas SDM dan peningkatan infrastruktur yang saat ini belum memadai,” tulis KEM PPKF RAPBN 2022 seperti dikutip Kamis (27/5).
Kemudian juga mengenai produktivitas yang rendah serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit, dan belum bebas dari korupsi. Dia menjelaskan perbaikan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia, terutama di era knowledge economy atau era Industri 4.0.
Hasil Kajian Kementerian Keuangan dan ADB Innovate Indonesia: Unlocking Growth through Technological Transformation menunjukkan kemampuan adopsi teknologi dan inovasi berpotensi meningkatkan 0,55 persen pertumbuhan ekonomi per tahun selama dua dekade ke depan.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk menutup gap infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi.
G20 Surveillance Note yang disampaikan pada Virtual Meeting G-20 Leaders’ Summit menunjukkan 0,5 persen PDB untuk belanja infrastruktur berpotensi mendorong tambahan satu persen pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya.
“Belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan procurement yang baik, transparan dan kompetitif, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak berantainya dapat maksimal,” tulisnya.
Sedangkan iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien serta high-cost economy menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor.
Oleh sebab itu Sri Mulyani menekankan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi harus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tak hanya itu kondisi pandemi yang mengharuskan perubahan cara kerja dengan mengandalkan sistem komunikasi digital juga harus dijadikan momentum perbaikan efisiensi.
“SDM harus berkualitas, infrastrukturnya harus mendukung, dan iklim usaha harus dipermudah. Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi dan simplifikasi regulasi harus berjalan efektif,” tulisnya.
Adapun berbagai langkah perbaikan struktural ini diharapkan dapat meningkatkan komponen produktivitas menjadi sekitar 2,4 persen per tahun rata-rata dalam lima tahun ke depan atau lebih tinggi dari rata-rata sepuluh tahun sebelum pandemi sebesar 1,6 persen.
Ke depan Sri Mulyani berharap peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan kontribusi tenaga kerja dan modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Dengan berbagai langkah reformasi struktural tersebut maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari level sekitar lima persen menjadi level sekitar enam persen per tahun,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
