REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik perencanaan belanja anggaran di daerah yang masih belum sempurna. Ia mengaku menemukan sejumlah proyek di daerah yang sasaran dan parameter keberhasilannya tidak jelas.
Misalnya, ia menemukan ada pembangunan waduk yang tidak dilengkapi dengan saluran irigasi sekunder atau tersier. Ada juga pembangunan pelabuhan yang tidak dilengkapi dengan akses jalan.
"Tidak jelas sasarannya, anggaran itu yang mau disasar apa. Saya temukan di lapangan," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2021, Kamis (27/5).
Jokowi pun meminta pembangunan infrastruktur dan program lain di daerah perlu pengawalan dan perencanaan yang baik. Tujuannya, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari belanja anggaran yang dilakukan.
"Saya instruksikan agar BPKP dengan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu sejak awal. Pada saat perencanaan harus diikuti. Tidak sekedar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang perencanaan dari tahun-tahu sebelumnya. Sehingga tidak pas," kata presiden.
Jokowi pun mengingatkan bahwa peran utama dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah menjamin program-program pemerintah mampu mencapai tujuan belanja anggarannya. Tentu, imbuh presiden, dengan proses yang akuntabel, efektif, dan efisin. Pengawasan juga harus menjamin tidka adanya penyimpangan anggaran.
"Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
