REPUBLIKA.CO.ID, BULUNGAN - Kesultanan Bulungan di Kalimantan Utara, memanfaatkan kehadiran Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk menitipkan aspirasi. LaNyalla pun mendapat kehormatan dari Pemangku Kesultanan Bulungan, Datuk Abdul Hamid, di keraton yang berada di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Rabu (26/5).
“Kita memberikan kehormatan terhadap Bapak Ketua DPD RI yang sudah berkenan datang di tempat kami yang kecil, panas. Kami merasa bersyukur dan terhormat mendapat kunjungan dari salah satu lembaga tertinggi di Indonesia,” jelas Datuk Hamid.
LaNyalla yang hadir bersama Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, Senator asal Sumatera Selatan Jialyka Maharani, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), serta tiga senator dapil Kaltara yakni Martin Billa, Hasan Basri, Fernando Sinaga, diajak berkeliling ke museum Kesultanan Bulungan.
Datuk Hamid mengisahkan mengenai barang-barang peninggalan sejarah yang masih tersisa dari Kesultanan Bulungan. Untuk diketahui, Kesultanan Bulungan sempat dijarah hingga istananya dibakar di era perjuangan Kemerdekaan Indonesia.
“Ada tiga istana rata dengan tanah, termasuk hartanya hilang. Ini dibangun diam-diam. Saya dipanggil dan saya jaga di sini sampai sekarang. Ini ada juga gambar-gambar milik kita yang diambil dari Belanda,” kisahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Datuk Hamid membacakan surat yang berisi harapan-harapan Kesultanan Bulungan. Ia berharap DPD RI dapat memfasilitasi aspirasi mereka kepada pihak pemerintah, baik di daerah maupun pusat.
Harapan pertama dari Kesultanan Bulungan adalah perbaikan struktur organisasi hingga pengakuan rigid pemerintah. Datuk Hamid meminta diberikan payung hukum agar Kesultanan Bulungan lebih terlindungi dan bisa lebih leluasa dalam berkiprah pada Kerajaan Nusantara.
“Kami berharap ada dana khusus dari pusat yang langsung didistribusikan kepada keraton karena bantuan dari Pemda tidak merata,” ucapnya.
DPD RI pun diharapkan dapat mendorong Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan dengan menjadikan Kesultanan Bulungan sebagai partner. Salah satunya termasuk melibatkan pihak Kesultanan sebagai bagian dari Forkopimda.
“Pemerintah harus tegas menindak para raja atau sultan yang tidak benar atau abal-abal yang banyak bermunculan hanya untuk keperluan pribadi dan golongan mereka,” pinta Datuk Hamid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
