Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat akan membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem untuk mengembalikan hubungan dengan Palestina.
Hubungan Amerika Serikat dengan Palestina telah menurun di era presiden Donald Trump.
Kantor itu sebelumnya berfungsi sebagai kantor otonomi yang mengurusi hubungan diplomatik dengan Palestina.
Namun mantan presiden Donald Trump menurunkan tingkat operasinya dan menempatkannya di bawah otoritas dubes AS di Israel.
Ini terjadi ketika Trump memindahkan lokasi kedubes AS ke Yerusalem.
Tindakan Trump tersebut membuat marah warga Palestina yang melihat bahwa Yerusalem Timur adalah wilayah yang dijajah dan ibu kota bagi Palestina.
Menlu Blinken mengumumkan langkah tersebut setelah bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat.
"Hubungan yang dibangun karena saling menghormati dan juga keyakinan bersama bahwa warga Palestina dan Israel sama-sama berhak mendapatkan keamanan, kesempatan pembebasan dan rasa hormat."
Bantuan uang bagi warga Palestina
Menlu Blinken mengumumkan bantuan puluhan juta dolar kepada Palestina termasuk dana sekitar lebih dari Rp77 miliar untuk bantuan darurat bagi Gaza.
Ia berjanji bantuan apapun untuk Palestina tidak akan jatuh ke tangan Hamas, kelompok yang tidak mengakui keberadaan Israel dan dianggap AS dan Israel sebagai organisasi teroris.
Amerika Serikat berusaha mendukung Presiden Abbas, yang tampaknya dikesampingkan dalam konflik yang baru saja terjadi, karena Presiden Abbas memang tidak sependapat dengan Hamas.
Presiden Abbas adalah Presiden Otoritas Palestina yang mendapat dukungan internasional untuk mengurusi wilayah Tepi Barat.
Namun pasukannya diusir dari Gaza ketika Hamas mengambil alih kekuasaan di sana di tahun 2007.
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab juga tiba untuk mengadakan pembicaraan di Israel, Selasa kemarin.
Ia mengatakan lingkar kekerasan antara Palestina dan Israel harus berhenti.
"Saya akan bertemu pemimpin senior di kedua belah pihak dan di wilayah Palestina yang diduduki untuk membuat gencatan senjata yang baru disetujui tetap bertahan," katanya di Twitter.
Dorongan perdamaian oleh Menlu AS
Menlu Blinken memulai kunjungannya ke Timur Tengah di Israel hari Selasa, dengan tekad Amerika Serikat untuk mendukung pembangunan kembali Gaza, sebagai bagian dari usaha meningkatkan gencatan senjata antgara Hamas dan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada media dengan Menlu Blinken di sebelahnya di Yerusalem, mengancam akan melakukan "balasan yang sangat kuat" bila Hamas kembali meluncurkan serangan roket ke perbatasan.
Gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir atas koordinasi bersama dengan Amerika Serikat dimulai hari Jumat setelah 11 hari terjadi konflik paling sengit antara militan Palestina dan Israel selama beberapa tahun terakhir.
Sekarang di hari kelima, gencatan senjata tampaknya masih dihormati kedua belah pihak.
"Kami tahu untuk mencegah kembalinya kekerasan kita harus menggunakan waktu yang ada untuk menyelesaikan masalah mendasar yang ada," kata Menlu Blinken.
"Dan itu adalah menangani situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan mulai membangun kembali."
Amerika Serikat, ujarnya, akan bekerja untuk mendapatkan bantuan internasional untuk terlibat dalam proyek ini dan akan memberikan kontribusi sendiri dalam jumlah besar, yang akan diumumkan kemudian.
"Kami akan bekerja sama dengan mitra kami, bekerja sama erat, guna memastikan Hamas tidak mendapat manfaat dari dana pembangunan kembali," kata Blinken.
Sejalan dengan misi Blinken, pihak Israel mengatakan akan mengizinkan pasokan obat-obatan, bahan bakar minyak, dan makanan untuk dapat masuk ke sana untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai 10 Mei.
Namun pejabat Amerika Serikat mengatakan masih terlalu dini untuk memulai pembicaraan damai menyeluruh, karena Israel masih ada kebuntuan politik setelah pemilu empat kali dalam dua tahun tidak menunjukkan kejelasan pemenangnya.
Sementara Palestina sendiri masih terpecah antara Hamas dan Presiden Abbas yang didukung oleh pihak Barat.
Desakan negara-negara Islam untuk PBB
Koalisi dari beberapa negara Islam telah mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan mengenai kemungkinan adanya tindak kriminal dalam konflik selama 11 hari dan membangun sistem komando pertanggungjawaban.
Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan khusus hari Kamis ini, atas permintaan Pakistan, yang menjadi koordinator Organisasi Kerjasama Islam (OIC) yang juga membawahi wilayah Palestina.
Negara-negara Islam ini sudah mengirimkan draft resolusi bagi pembentukan komisi independen internasional, untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran HAM di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur dan di Israel sejak 13 April.
Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisa data mengenai tindak kejahatan yang terjadi, termasuk material forensik "guna memaksimalkan kemungkinan sebagai barang bukti dalam proses hukum."
Tim ini nantinya akan memberikan laporan di tahun 2022 untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab, guna menghentikan impunitas dan memastikan ada yang bertanggung jawab secara hukum.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
Reuters/AP
Ikuti Whatsapp Channel Republika
