Selasa 25 May 2021 19:54 WIB

UMJ Miliki Rektor Baru, Inilah Tantangannya

UMJ harus menjadi central of excellence dan pilar umat guna menjadi bangsa yang maju

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Ma'mun Murod Al Barbesy ketika memberi sambutan usai pelantikannya, Selasa (25/5).
Foto: dok umj
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Ma'mun Murod Al Barbesy ketika memberi sambutan usai pelantikannya, Selasa (25/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) akan melakukan pembenahan internal agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam kegiatan sosial kemasyarakat di Tanah Air. Dukungan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini sudah memadai dengan jaringan yang luas, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi umat Islam khususnya, dan kemajuan bangsa pada umumnya. 

Gagasan itu disampaikan Rektor baru Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr Ma'mun Murod Al Barbasy, usai dilantik secara resmi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Selasa (25/5) secara luring dan daring. Menurutnya, isu kebangsaan yang selama ini menjadi perhatian Muhammadiyah patut dilanjutkan dan dikembangkan. 

Apa yang dijalankan UMJ sesuai dengan kebijakan PP Muhamadiyah. Termasuk mempertahankan dasar negara Pancasila agar tetap ditengah sehingga menjadi pijakan yang kuat. UMJ juga perlu melakukan penguatan agar mampu tampil bersama kampus Muhammadiyah lainnya yang lebih dahulu sukses. Termasuk menjalin kerja sama dengan lembaga internasional lain yang sudah ada. "Kita bisa melakukannya melalui capaian akademi yang terukur,"katanya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, MSi dalam sambutannya secara virtual menilai Dr. Ma’mun merupakan kader Muhammadiyah yang terbilang muda yang sudah berpengalaman   melalui Angkatan muda Muhammadiyah. Pelantikan rektor ini terasa spesial karena dihadiri para tokoh, yang membawa pesan, sambutan dan amanah.

Rektor baru telah mengundang para tokoh ini agar dapat memperluas dukungan. Serta agar UMJ semakin berkemajuan, di pusat ibukota sebagai barometer semua bidang kehidupan. Haedar mengutip salah satu keluarga Rasullullah, “Barangsiapa yang diberi amanah, maka tunaikanlah dengan sebaik-baiknya.  Lebih-lebih kepada mereka yang memberi amanah,” katanya.

PP Muhammadiyah telah memberi amanah kepada rektor baru. Segala tugas, dan kewajibannya, harus tetap dalam koridor Muhammdiyah sebagai organisasi dakwah dan ormas yang memiliki peran dalam kehidupan umat bangsa dan semesta.  UMJ diharapkan dapat bersanding dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang telah memiliki  pengakuan secara nasional dan internasional.

Menurut Haedar, UMJ dengan perannya sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tentu secara spesifik, harus menjadi central of excellence, sekaligus menjadi pilar umat untuk menjadi bangsa yang maju dan unggul.  "Jika kita mengikuti release dari  Global Talent Competitiveness dunia, kita masih posisi ke-6 di ASEAN.  Berarti daya saing kita, kita masih kalah dengan Singapore, Vietnam, Philippine, bahkan Brunei Darussalam," tuturnya. 

Human Development Index Indonesia masih di posisi  7.  Artinya, ini masih menjadi tantangan  bagi negara, dan juga tantangan bagi Persyarikatan  melalui Pendidikan. "Moral, Integritas, jangan dijadikan bagian pinggir dari rancang bangun Pendidikan kita ke depan.  UMJ sebagai pusat Pendidikan tinggi, harus membawa misi pembaharuan Muhammadiyah, sesuai dengan porsi dan fungsinya,"tuturnya. 

Menko Polhukam, Prof Dr Mahfud MD yang hadir dalam pelantikan tersebut menilai peran umat Islam kini terus meningkat pesat. Ke depan lembaga pendidikan tinggi seperti UMJ bisa mengembangkan pemikiran Islam yang ditegakkan dalam nuansa demokrasi yang baik. Keterbukaan akan berkembang dan islam bisa sejajar dengan semua pihak. Mahfud juga prihatin dengan maraknya korupsi yang melibatkan aparat negara, anggota dewan, hingga kalangan penegak hukum. Kondisi ini lebih buruk dibanding dengan jaman orde baru.

Ketua MPR H Bambang Soesatyo SE MBA dalam kesempatan yang sama menyatakan maraknya korupsi saat ini  karena demokrasi langsung saat pemilihan kepala daerah hingga Presiden. Padahal penghasilan kepala daerah kurang dari Rp 60 juta perbulan. Merekapun bila mau memperpanjang masa jabatan harus memikirkan lagi anggarannya.  Karena itu tugas kampus seperti UMJ harus mengkaji ulang demokrasi langsung yang dianggap memicu terjadinya praktek korupsi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement