Selasa 25 May 2021 19:37 WIB

Taliban Berjanji tak Ancam Diplomat Asing di Afghanistan

Sebelumnya Australia mengumumkan akan menutup kedutaan besarnya Afghanistan

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini
Milisi Taliban (ilustrasi)
Foto: english.alarabiya.net
Milisi Taliban (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL – Kelompok Taliban berjanji menyediakan lingkungan yang aman bagi diplomat asing di Afghanistan. Hal itu disampaikan setelah Australia mengumumkan akan menutup kedutaan besarnya di negara tersebut.

“Emirat Islam Afghanistan meyakinkan semua diplomat asing dan staf organisasi kemanusiaan bahwa (kami) tidak akan mengancam mereka. Kami akan menyediakan lingkungan yang aman untuk aktivitas mereka,” kata juru bicara Taliban Mohammad Naeem pada Selasa (25/5), dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Australia mengumumkan akan menutup kedutaan besarnya di Afghanistan pada Jumat (28/5) mendatang. Lingkungan keamanan yang semakin tidak pasti di sana menjadi alasan Australia mengambil keputusan tersebut.“Kami akan menutup gedung kedutaan besar kami pada 28 Mei 2021,” demikian bunyi pernyataan bersama Perdana Menteri Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri Marise Payne yang dirilis pada Selasa, dikutip laman BBC.

Mereka berharap tindakan itu hanya bersifat sementara dan dapat melanjutkan kehadiran permanen di Kabul setelah keadaan memungkinkan. "Australia tetap berkomitmen pada hubungan bilateral dengan Afghanistan, dan kami akan terus mendukung stabilitas serta pembangunan Afghanistan bersama negara lain,” kata Morrison dan Payne.

Pernyataan mereka tak menerangkan di wilayah mana para diplomat Australia akan dipindahkan. Keputusan Australia menutup kedutaan diambil saat proses penarikan pasukan asing dari Afghanistan tengah berlangsung. Pada Februari tahun lalu, Taliban dan Amerika Serikat (AS) menyepakati perjanjian damai.

Salah satu poin kesepakatan adalah AS dan sekutu NATO-nya akan menarik semua pasukannya dalam 14 bulan jika Taliban memenuhi komitmennya. Itu menjadi salah satu kondisi yang hendak diciptakan Taliban sebelum memulai pembicaraan dengan Pemerintah Afghanistan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement