REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki kasus dugaan kebocoran data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI) di BPJS Kesehatan. Bareskrim Polri juga memanggil salah satu pejabat BPJS Kesehatan yang berwenang dengan data WNI untuk dimintai klarifikasi.
"Pertama Dirtisiber Bareskrim telah melakukan instansi terkait. Di antaranya dengan badan siber dan sandi negara (BSSN) dalam rangka pendalaman terhadap kasus ini," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/5).
Kemudian, Bareskrim Polri juga meminta klarifikasi dari pejabat BPJS kesehatan yang menangani operasional daripada teknologi informasi di instansi tersebut. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen kepesertaan BPJS Kesehatan, serta aplikasi apa saja yang ada di dalamnya.
"Ini juga jadi bagian dari penyidik nanti untuk menindalkanjutinya. Klarifikasi sudah dimulai sejak 10.30 WIB dan sekarang masih berjalan," ungkap Rusdi.
Rusdi berharap, dengan adanya klarifikasi langsung dari pihak yang berwenang, pihaknya mendapatkan banyak informasi. Tentunya informasi tersebut, kata Rusdi, akan sangat berguna dalam rangka menuntaskan kasus dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan tersebut. "Kita tunggu saja tindaklanjut nanti Polri dalam kasus ini," kata Rusdi.
Selain itu, sambung Rusdi, Bareskrim Polri juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta lembaga lainnya. Termasuk juga menyelidiki apakah bocornya ratusan juga data WNI di BPJS Kesehatan tersebut akibat peretasan atau hal lainnya.
"Sudah berjalan dengan Kementerian dan lembaga lain sudah berkoordinasi untuk menuntaskan kasus ini dengan aparat pemerintah lainnya untuk menuntaskan kasus ini," tegas Rusdi.
Kepala Pusat Operasi Keamanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Brigjen TNI Ferdinand Mahulette menyambangi Bareskrim Polri untuk melakukan pembahasan terkait kasus dugaaan kebocoran data kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun dalam kesempatan itu, dia tidak merinci langkah apa yang akan dilakukan oleh pihaknya untuk menyelidiki kasus tersebut.
"Kami nggak punya kapasitas untuk ngomong itu. Cuman memang tadi kami pertemuan di atas untuk berbicara masalah BPJS kesehatan, itu saja yang bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih penyelidikan," ucap Ferdinand Mahulette.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
