Ahad 23 May 2021 17:52 WIB

Catatan 100 Hari Kapolri Versi PPI: Tegakkan Hukum Adil

PPI menyampaikan catatan kinerja 100 hari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

PPI menyampaikan catatan kinerja 100 hari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
PPI menyampaikan catatan kinerja 100 hari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) memberikan evaluasi 100 hari kinerja Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. 

Presidium Pimnas PPI, Andy Soebjakto, mengatakan pihaknya menghargai komitmen Kapolri untuk memperbaiki citra dan kinerja Polri dengan konsep Polri presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. 

Baca Juga

Andy mengatakan, usaha-usaha untuk mentransformasikan Polri menjadi lembaga yang modern, kredibel, melayani, dan responsif terhadap perkembangan keadaan layak terus didukung, termasuk dengan saran, kritik dan koreksi. 

“Keterbukaan Polri untuk menerima saran dan kritik adalah bagian penting dari komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja," katanya di Jakarta, Ahad (23/5). 

Pimnas PPI, kata dia, menghargai usaha komunikasi sosial yang dilakukan Kapolri dan jajarannya kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) agama, sosial, dan kepemudaan. Hal itu berguna untuk membuka dan merintis sinergi dalam kerja-kerja menjaga keamanan dan ketertiban publik.  

Meski begitu, Andy menegaskan, Pimnas PPI mendesak Polri untuk meningkatkan kinerja yang berkeadilan dalam penegakan hukum. Hal itu terkait dengan kebijakan penanganan Covid-19. "Sehingga ada perlakuan yang sama dan tidak pandang bulu. Perlakuan yang sama dan adil dalam penegakan hukum akan mendongkrak kepercayaan publik kepada Polri," kata Andy. 

Pihaknya juga mendesak Polri untuk makin cekatan dan trengginas dalam mengatasi masalah gangguan keamanan dan ketertiban publik, terutama di daerah konflik dan rawan keamanan. 

Andy juga meminta Polri makin selektif dalam penanganan kasus yang terkait dengan UU ITE, agar tidak menjadi sarana represi dan tekanan kepada kebebasan sipil. 

Dia mengatakan, hal ini penting untuk digarisbawahi agar langkah-langkah Polri benar-benar sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam penerapan UU ITE. 

“Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka Polri bukan saja ikut menjaga iklim demokrasi, tetapi bahkan menjadi kekuatan penjaga demokrasi yang sehat dan produktif," kata Andy.    

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement