Ahad 23 May 2021 06:09 WIB

DK PBB Serukan Israel-Hamas Patuhi Gencatan Senjata

DK PBB menyerukan agar kedua belah pihak mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani
Warga Palestina lari dari bom suara yang dilemparkan oleh polisi Israel di depan kuil Dome of the Rock di kompleks masjid al-Aqsa di Yerusalem, Jumat (21/5), ketika gencatan senjata mulai berlaku antara Hamas dan Israel setelah perang 11 hari. .
Foto: AP / Mahmoud Illean
Warga Palestina lari dari bom suara yang dilemparkan oleh polisi Israel di depan kuil Dome of the Rock di kompleks masjid al-Aqsa di Yerusalem, Jumat (21/5), ketika gencatan senjata mulai berlaku antara Hamas dan Israel setelah perang 11 hari. .

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Dewan Keamanan PBB merilis pernyataan perdana tentang pertempuran terbaru Israel-Hamas di Jalur Gaza yang berlangsung selama 11 hari. DK PBB menyerukan agar kedua belah pihak mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (22/5), Dewan Keamanan PBB menyambut tercapainya gencatan senjata Israel-Hamas. Mereka mengakui peran penting Mesir dan negara-negara regional lainnya dalam memediasi kedua belah pihak.

Dewan Keamanan PBB menekankan pentingnya segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil Palestina. “Khususnya di Gaza,” kata mereka, dikutip laman Al Arabiya.

Gencatan senjata Hamas-Israel diberlakukan pada Jumat (21/5). Hal itu tercapai setelah pertempuran berlangsung selama 10 hari, yakni sejak 10 Mei. Setidaknya 248 warga Gaza, sekitar 65 di antaranya anak-anak, dilaporkan tewas. Sementara Israel mencatatkan setidaknya 12 korban jiwa akibat serangan roket Hamas.

Dewan Keamanan PBB telah tiga kali gagal mengadopsi deklarasi bersama untuk menyerukan pertempuran di Gaza. Tiga draf pernyataan yang masing-masing diusulkan China, Norwegia, dan Tunisia, ditolak Amerika Serikat (AS).

Cina sempat menyerukan AS memainkan peran konstruktif untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. Beijing pun meminta Washington berhenti memblokir upaya PBB yang menuntut diakhirinya pertumpahan darah di sana.

“Kami menyerukan AS memikul tanggung jawabnya dan mengambil posisi yang tidak memihak untuk mendukung Dewan (Keamanan PBB) dan memainkan perannya dalam mendinginkan situasi serta membangun kembali kepercayaan untuk solusi politik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam konferensi pers pada Senin (17/5).

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement