Thursday, 9 Safar 1443 / 16 September 2021

Thursday, 9 Safar 1443 / 16 September 2021

PAN-PKS Bahas Mahalnya Demokrasi Indonesia

Jumat 21 May 2021 17:30 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (21/5).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (21/5).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
PAN dan PKS dorong pembenahan demokrasi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan silaturahim politik ke Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup kedua partai berbasis Islam itu membahas demokrasi Indonesia yang mahal.

"Moral dan nilai-nilai demokrasi kita sudah berubah menjadi demokrasi transaksional. Melahirkan biaya tinggi, partai politik pada cari uang," ujar Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Jumat (21/5).

Menurutnya, demokrasi seharusnya melahirkan sebuah harmonisasi dalam membangun Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ketika saling hina dan fitnah merupakan hal yang lumrah untuk menjatuhkan lawan politiknya.

"Demokrasi kita ini di samping yang sudah ada hasilnya banyak yang perlu kita diskusikan atau kita waspadai," ujar Zulkifli.

Untuk itu, ia mendorong adanya pembenahan dalam demokrasi di Indonesia. Agar nantinya, para pejabat akan fokus dalam kerjanya untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik.

"Masih banyak PR yang harus kita selesaikan bersama-sama untuk bangsa ini. Rakyat belum sejahtera, pendidikan dan kebudayaan masih harus diperjuangkan, kecanduan impor jangan terus terjadi," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, pertemuan antara kedua partai membahas sejumlah permasalahan. Beberapa di antaranya terkait polemik dunia Islam dan dinamika kebangsaan. "Terdapat kesamaan pandangan antara PKS dan PAN bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sebagaimana dimaktubkan dalam UUD 1945," ujar Aboe.

Kedua partai, kata Aboe, berkomitmen dalam menghadirkan demokrasi yang bersih. Sebab kedua partai bersepakat untuk merawat demokrasi yang melahirkan reformasi di Indonesia.

"Demokrasi yang transaksional tidak bisa dibiarkan karena akan membuat biaya politik dan mahal. Selain itu akan berdampak pada penguasaan sumberdaya oleh para cukong," ujar Aboe.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA