REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno menyerukan kepada Majelis Umum PBB untuk mengambil tiga langkah nyata untuk mengakhiri krisis di Palestina oleh akibat agresi kejam Israel. Seruan itu disampaikan pada debat terbuka Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) yang mengangkat isu Palestina, Kamis (20/5) waktu setempat.

Pertama, menghentikan kekerasan dan aksi militer Israel untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Di saat yang sama, menurut Retno, MU PBB harus menuntut adanya gencatan senjata segera, tahan lama, dan yang dihormati secara penuh. Menlu Retno menegaskan segala cara harus dilakukan untuk segera meredakan situasi seiring dengan dukungan terhadap upaya maksimal yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

"Kita harus dapat mencegah terulangnya kejahatan ini di masa depan. Dalam hal ini, Majelis Umum PBB harus menyerukan didirikannya keberadaan internasional di Al-Quds untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan, untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama," tegasnya.

Kedua, Menlu mengatakan kepada SMU PBB untuk memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil. Ia juga menyerukan Majelis Umum PBB bersama dengan Badan PBB terkait dan pihak lain untuk meningkatkan upaya dalam memberikan bantuan kemanusiaaan kepada rakyat Palestina yang terdampak.

"Mereka harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam pengepungan selama lebih dari 13 tahun," ujar Menlu Retno.

Ketiga, Retno mendorong negosiasi multilateral yang kredibel. Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan solusi dua negara dan sejalan dengan parameter internasional yang telah disetujui.

"Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat terlaksana. Kita harus menghentikan upaya sistematis negara penjajah yang bisa saja tidak menyisakan apapun untuk dirundingkan," ujarnya.

"Kita tidak dapat membiarkan bangsa Palestina kehilangan pilihannya dan menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya," ujarnya menambahkan.

Dia terus menegaskan pertemuan ini dilakukan untuk memastikan agar bangsa Palestina mendapatkan keadilan. Masyarakat internasional diserukan untuk berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan seluruh aksi ilegal yang dilakukan oleh Israel dalam menghentikan pendudukan di Palestina.

"Kita harus bertindak sekarang, secara bersama. PBB harus bertindak sekarang juga," tutup Retno dalam pidato yang dihadiri 95 perwakilan negara tersebut.

Selain Menlu Retno, perwakilan dari 95 negara dan wilayah juga akan memberikan pernyataannya pada debat terbuka Agenda Items 37 and 38: The situation in the Middle East: Question of Palestine. Pertemuan ini menjadi pertemuan tatap muka yang pertama bagi sejumlah menteri luar negeri di Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada Kamis (20/5) pukul 10.00 waktu setempat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika